Jakarta, investigasi.today – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru yang akan memimpin jajaran struktural mulai dari Sekretaris Utama hingga para Deputi, menyusul sejumlah pergantian personel di lingkungan lembaga pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kelimanya telah dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama pejabat terkait memperkenalkan pimpinan baru tersebut dalam jumpa pers di kantor pusat BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
“Kemarin sore kami menerima Keppres pengangkatan pejabat tinggi madya ini. Kami butuh tim yang kokoh untuk memperbaiki kinerja BGN sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan transparan,” ujar Agustina.
Ia menekankan bahwa sumber daya manusia merupakan fondasi utama keberhasilan program strategis nasional ini.
Berikut daftar lengkap pejabat baru BGN:
1. Lili Khamiliyah – Sekretaris Utama
2. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
3. Zainuri – Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
4. Mariman Darto – Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
5. Ketut Sumedana – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
Dua Prioritas Utama Perbaikan
Agustina menjelaskan, tim baru ini akan langsung bergerak fokus pada dua perbaikan mendasar yang menjadi evaluasi utama pelaksanaan program sejauh ini.
Pertama adalah validasi data penerima manfaat. “Kami harus memastikan: apakah angka 63 juta penerima manfaat saat ini sudah akurat? Berapa yang benar-benar berhak, dari daerah mana saja, dan anak-anak mana yang paling mendesak untuk diprioritaskan. Itu tugas pertama yang akan kami selesaikan,” tegasnya.
Kedua, BGN akan menyusun skema insentif yang lebih adil dan proporsional bagi Satuan Pelaksana Penyediaan Gizi (SPPG). Selama ini, insentif dinilai masih disamaratakan padahal beban kerja sangat beragam.
“Mustahil rasanya jika SPPG yang melayani seribu orang dengan jangkauan dekat mendapat insentif sama dengan yang melayani wilayah luas hingga ratusan kilometer dengan jumlah penerima jauh lebih banyak. Misalnya yang saat ini rata-rata menerima Rp6 juta, tentu tidak adil jika beban kerjanya berbeda jauh. Kami akan susun aturan baru agar lebih adil dan menghargai kerja keras petugas di lapangan,” jelas Agustina.
Penyegaran kepemimpinan ini dilakukan di tengah upaya BGN memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola, pasca kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat sebelumnya. (Ink)
