Gresik, Investigasi.today – Kondisi sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Gresik mulai menjadi sorotan serius DPRD. Bangunan bocor, bagian fasilitas yang jebol, minim perawatan hingga persoalan banjir disebut menjadi gambaran nyata bahwa sebagian pasar rakyat membutuhkan pembenahan, bukan sekadar tambal sulam.
Sorotan itu mengemuka dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Gresik 2027 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Komisi II DPRD Gresik yang membidangi perekonomian, keuangan, pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi kerakyatan mendorong agar revitalisasi pasar ditempatkan sebagai kebutuhan prioritas, terutama terhadap pasar yang kondisinya sudah tidak layak.
Anggota Komisi II DPRD Gresik, Muhammad Kurdi, menyebut sedikitnya tujuh pasar masuk dalam perhatian program revitalisasi, yakni Pasar Sidayu, Pasar Dukun, Pasar Kota, Pasar Baru, Pasar Sidomoro, Pasar Giri, dan Pasar Petiken Driyorejo.
Namun, Pasar Sidayu disebut telah mendapatkan revitalisasi. Dengan demikian, alokasi anggaran berikutnya diarahkan untuk enam pasar lainnya.
“Untuk Pasar Sidayu sudah dilakukan revitalisasi. Jadi anggaran ini difokuskan untuk enam pasar lainnya,” kata Kurdi kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Pasar Dukun Jadi Titik Kritis
Dari sejumlah pasar tersebut, Pasar Dukun menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Persoalannya bukan hanya kondisi fisik bangunan, tetapi juga ancaman banjir yang berulang.
“Pasar Dukun itu sering kebanjiran, sehingga memang harus menjadi prioritas,” tegas Kurdi.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,1 miliar untuk penanganan sejumlah pasar. Dari total tersebut, sekitar Rp600 juta dialokasikan khusus untuk Pasar Dukun, sedangkan sekitar Rp500 juta lainnya dibagi untuk Pasar Kota, Pasar Baru, Pasar Sidomoro, Pasar Giri dan Pasar Petiken Driyorejo.
Besaran anggaran tersebut sekaligus menunjukkan adanya persoalan klasik dalam pembangunan fasilitas publik: kebutuhan perbaikan jauh lebih besar dibanding kemampuan anggaran yang tersedia.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah tidak sekadar membagi anggaran secara merata, tetapi menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi pelayanan publik.
Sidak Bongkar Wajah Pasar yang Tak Terawat
Sorotan Komisi II bukan tanpa dasar. Sebelumnya, anggota dewan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar untuk melihat langsung kondisi fasilitas di lapangan.
Hasilnya, Pasar Baru menjadi salah satu pasar yang dinilai cukup memprihatinkan.
“Pasar Gresik ini banyak yang bocor, ada yang jebol dan kurang terawat. Kondisinya memang sangat memprihatinkan,” ungkap Kurdi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pasar tidak berhenti pada urusan perdagangan. Ketika fasilitas publik mengalami kerusakan dan tidak segera ditangani, dampaknya langsung bersentuhan dengan pedagang dan masyarakat yang setiap hari menggantungkan aktivitas ekonomi di sana.
Pasar yang semestinya menjadi pusat perputaran ekonomi rakyat justru berpotensi kehilangan daya tarik apabila lingkungan dan fasilitasnya tidak memberikan rasa aman serta nyaman.
Bukan Sekadar Bangunan, Pasar Adalah Wajah Kota
Kurdi menilai pembenahan pasar harus dilihat sebagai bagian dari penataan wajah Kabupaten Gresik, khususnya kawasan perkotaan.
“Ini kan wajah kita di kota. Harusnya Pasar Gresik juga diperhatikan. Jangan sampai kondisinya dibiarkan seperti itu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Revitalisasi pasar seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fisik, melainkan harus dibarengi dengan perencanaan drainase, sanitasi, kebersihan, keamanan, kenyamanan pedagang, akses masyarakat hingga pola pemeliharaan pascarevitalisasi.
Sebab, tanpa sistem pemeliharaan yang jelas, bangunan baru berpotensi kembali rusak dan pemerintah kembali menghadapi persoalan yang sama beberapa tahun kemudian.
Komisi II berharap anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada titik kerusakan paling mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi pedagang serta masyarakat.
“Memang anggarannya terbatas, sehingga harus dibagi. Tapi yang paling penting, pasar-pasar yang kondisinya sudah rusak dan membutuhkan penanganan segera harus menjadi prioritas,” pungkas Kurdi.
Kini tantangannya bukan lagi sekadar apakah pasar akan direvitalisasi, melainkan apakah anggaran yang terbatas mampu menjawab persoalan paling krusial: pasar yang bocor, rusak, kebanjiran dan minim perawatan sebelum kondisinya semakin parah. (Ink)
