Gresik, Investigasi.today – Pesan tegas disampaikan Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution kepada seluruh jajarannya: pelayanan publik tidak boleh menjadi ruang kompromi bagi pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.
Kapolres bersama jajaran Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) turun langsung melakukan mitigasi pelayanan publik di tiga Polsek, yakni Polsek Duduksampeyan, Polsek Cerme, dan Polsek Menganti, Senin (24/8/2026).
Langkah tersebut bukan sekadar pemeriksaan administratif. Mitigasi diarahkan untuk mendeteksi sejak dini potensi pungli, pelanggaran disiplin, penyimpangan prosedur, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan masyarakat maupun penanganan perkara.
Bukan Sekadar Pelayanan, Penegakan Hukum Ikut Diawasi
Pengawasan tidak berhenti pada loket pelayanan. Pelaksanaan penegakan hukum oleh personel juga menjadi bagian dari evaluasi.
Polres Gresik memastikan setiap laporan masyarakat, proses penyelidikan maupun penyidikan, serta pelayanan kepolisian lainnya berjalan sesuai SOP dan ketentuan hukum.
Artinya, personel tidak hanya dituntut menyelesaikan perkara, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan bagaimana proses hukum itu dijalankan.
Kapolres Ramadhan memberikan penekanan langsung kepada anggota agar tidak menjadikan kewenangan sebagai ruang untuk mencari keuntungan pribadi.
“Berikan pelayanan yang profesional, humanis, transparan, dan berintegritas. Jangan ada pungli dalam bentuk apa pun. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan,” tegas AKBP Ramadhan.
Sipropam Jadi Mata Pengawas Internal
Dalam mitigasi tersebut, Sipropam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas personel sekaligus memberikan penguatan mengenai disiplin, etika profesi, integritas, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.
Langkah ini menjadi penting karena potensi pelanggaran pelayanan publik tidak selalu muncul dalam bentuk pungutan secara terang-terangan. Penyimpangan juga dapat bermula dari prosedur yang dipersulit, pelayanan yang diskriminatif, keterlambatan tanpa alasan, hingga penggunaan kewenangan yang tidak sesuai aturan.
Karena itu, pengawasan internal diarahkan untuk menemukan potensi persoalan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang merusak kepercayaan publik.
Tiga Polsek Jadi Titik Mitigasi
Pemilihan tiga Polsek tersebut menjadi bagian dari langkah preventif Polres Gresik untuk memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten hingga tingkat kewilayahan.
Pesannya jelas: pelayanan kepolisian bukan sekadar cepat, tetapi juga harus bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui mitigasi ini, Polres Gresik menegaskan bahwa pengawasan terhadap anggota tidak hanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran. Pencegahan justru diperkuat melalui pemantauan, evaluasi, dan pembinaan secara berkala.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mempersempit ruang terjadinya pungli, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran disiplin, dan penyimpangan dalam proses penegakan hukum.
Polres Gresik menyatakan komitmennya untuk membangun pelayanan kepolisian yang bersih, transparan, cepat, mudah, humanis, dan akuntabel.
Sebab, kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui slogan. Ia diuji di meja pelayanan, di ruang pemeriksaan, dan dalam setiap proses hukum yang ditangani polisi. (Ink)
