Aparat Desa Mogok Kerja, Ketua Apdesi Bandung angkat bicara

0
Bandung, Investigasitop.com – Ketua Asosiasi Perangkat Desa
(Apdesi) Kabupaten Bandung, Nanang
Witarsa, angkat bicara mengenai polemik yang melibatkan 270 kepala desa dengan pemerintah Kabupaten Bandung.

Menurut
pria yang akrab disapa Nawi tersebut, sedianya pihak Apdesi hanya ingin
menggelar audiensi dengan Bupati Bandung dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk memastikan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan Perbup No.7 tahun 2017.

Dalam
UU tersebut disebutkan bahwa perangkat desamendapatkan
penghasilan tetap (siltap) setiap bulannya. Namun, pada pelaksanaannya pada
tahun 2017, aparat desa belum menerima satu rupiah pun dari
siltap tersebut.

“Dalam
audiensi itu kami ingin mengajukan pemisahan siltap dengan belanja pembangunan
atau Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD), karena siltap itu amanat UU
diberikan kepada desasetiap
bulan,” kata Nawi di Kantor Desa Cukanggenteng,saat ditemui investigasi
pada Minggu (30/4/2017).

Apdesi,
kata Nawi, tidak mempermasalahkan kalau ADPD turun, misalkan pada Agustus
nanti. Namun menurutnya, siltap perbulan ini menyangkut hajat hidup dari para
aparat desa yang menjadi garda terdepan di
masyarakat.
“Kami datang dengan rasa hormat, kami tidak ada masalah dengan pak bupati,
dan kami ingin menjaga desa dan citra dari kepala desaitu
sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya,
pihak Apdesi telah melayangkan surat kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk melakukan audiensi, namun belum ada tanggapan.
“Karena kami khawatir desa yang disalahkan,” katanya.

Terkait
dengan ancaman mogok pelayanan 270 kepala desa se-Kabupaten Bandung, Nawi mengatakan
bahwa apa yang dibayangkan dan dikomentari oleh Bupati Bandung tidaklah
se-vulgar itu. Pasalnya, Apdesi dan aparat desa tidak ingin merugikan dan menyulitkan
masyarakat Kabupaten Bandung.
“Saya
pikir itu wajar dari sisi yang belum disepakati, kita apresiasi apa yang
diucapkan oleh pak bupati.
Kalau sekarang terkesan ada berita mogok, itu hanya isu yang dilontarkan dari
luar saja,” ujarnya.

Sebelumnya,
Bupati Bandung Dadang M Naser mempersilahkan para aparat desa untuk melakukan aksi mogok pelayanan.
Dadang mengatakan keterlambatan pencairan dana ADPD, tak lepas dari laporan
pertanggung jawaban program pada tahun 2016 yang belum diterima oleh OPD
terkait.

“Kalau
menyoal itu, sebenarnya laporan sudah selesai pada Desember kalaupun ada yang
terlambat, selambat-lambatnya pada Januari lalu telah diselesaikan,”
katanya.
Sekretaris
Apdesi Kabupaten Bandung, Hilman,
mengatakan pada Selasa (2/4/2017), pihaknya akan melakukan rapat koordinasi
dengan pengurus Apdesi lainnya.

“Apakah kami
akan mengundang bupati atau bupati mengundang kami, kami belum tahu, tapi
yang penting diklarifikasikan kepada eksekutif dan legislatif terkait
pelaksanaan UU tersebut,” katanya.
(mamad)