Jakarta, Investigasi.today – Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa, 30 Januari 2024.
Saat berdialog dengan warga, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa bantuan tersebut akan diberikan hingga bulan Juni. “Ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, Maret setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” kata Presiden Jokowi disambut tepuk tangan hadirin, dikutip dalam keterangan resmi Rabu (31/1).
Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras 10 kilogram tersebut bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi. “Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” imbuhnya.
Presiden juga menyebut bahwa beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan yang memiliki kualitas paling baik. Presiden pun meminta masyarakat untuk langsung mencobanya di rumah.
“Saya kira beras yang bapak, ibu terima itu bukan beras medium, tapi premium. Nanti sampai di rumah langsung dimasak, coba, karena berasnya beras pilihan semua,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah secara resmi akan memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kg hingga Juni 2024 atau beberapa bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Sebelumnya, bantuan ini akan diberikan hingga Desember 2023.
Terkait itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa perpanjangan bantuan pangan beras tidak berkaitan dengan muatan politis. Ini berkaca pada efektivitas penyaluran bantuan pangan beras di tahun 2023 yang dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.
“Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini. Masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, pada Minggu (19/11).
Dia menjelaskan, perpanjangan bantuan beras ini sebagai langkah antisipasi dampak perubahan iklim yang turut berimbas pada pergeseran panen raya padi di tahun depan. Sehingga, langkah ini merupakan murni bentuk perhatian pemerintah agar dapat terus menjaga daya beli dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Arief, panen raya yang biasanya ada di Maret dan April diperkirakan akan mundur atau kemungkinan akan bergeser 1 atau 2 bulan setelahnya.
“Sementara kita juga sama-sama ketahui, tahun 2024 ada Pemilu di Februari dan Idul Fitri di April. Yang mana pada momentum-momentum tersebut, demand untuk beras sebagai pangan pokok mengalami peningkatan,” jelasnya. (Slv)
