Bupati dan DPRD Sumenep Gelar Sidang Paripurna

0

Sumenep, Investigasi.today – Gedung Parlemen Gelar Sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terkait dengan Sidang Paripurna dalam penyampaian nota laporan (LKPJ) Bupati Sumenep pada tahun Anggaran 2019 di Ruang Gedung Parlemen di Graha Paripurna DPRD Sumenep, Senin (6/4).

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep yang digelar di tengah merebaknya wabah Corona covid 19, yang sedang melanda Dunia dan Negeri ini, dengan diikuti sebanyak 39 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dari semua 50 anggota DPRD  Sumenep. Walaupun dari 11 Anggota Wakil Rakyat di Gedung Parlemen  absen dengan alasan satu orang sakit dan 10 orang tanpa izin atau keterangan.

“Untuk Sidang Paripurna yang merupakan rapat Pertama pada masa sidang yang ketiga pada tahun 2020 ini. Dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Rapat Bamus (Badan Musyawarah) pada tgl 1 April 2020”, tegas Ketua DPRD Sumenep H. ABD. Hamid Ali Munir saat memimpin sidang.

Pada Waktu Pelaksanaan Rapat Sidang Paripurna yang berlangsung, ia menyampaikan untuk tetap mengacu pada standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pencegahan serta penanggulangan pada penyebaran Virus Corona Covid-19 ini.

“Untuk tetap bisa menyepakati sesuai dengan aturan standar pada protokol untuk Kesehatan Dunia dari WHO. Aturan pada Pemerintah dengan nomor 21 tahun 2020 terkait dengan tentang pembatasan sosial yang bersekala besar”, tandasnya.

Pada pelaksanaan rapat kali ini, memang sangat berbeda dibandingkan dengan rapat yang digelar sebelumnya. Untuk setiap OPD yang hadir pada kali ini terkait dengan tempat duduknya memang sengaja dibatasi sekitar satu meter jarak tempat duduknya. Dan untuk sementara waktu dari sebagian Anggota Dewan dapat mengikuti Rapat dengan melalui teleconferece dari ruang kerja masing masing fraksi yang ada. Sedangkan Pada Rapat Paripurna kali ini cukup berjalan dengan baik walaupun ada beberapa Anggota Dewan yang tidak hadir karena berhalangan. (Fathor).