Pontianak, investigasi.today – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) XII Pontianak Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI (Mar) Endi Supardi menghadiri upacara gelar operasi penegakkan ketertiban (opsgaktib) dan yustisi tahun 2018, di depan Taman Alun-Alun Kapuas, Jalan Rahadi Usman No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam amanatnya yang di bacakan Pangdam XII Tanjungpura Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Achmad Supriyadi menyampaikan bahwa Keberhasilan suatu proses pembangunan, TNI tidak dapat dilepaskan dari adanya keterlibatan segenap prajurit TNI, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral dan sangat penting dalam proses dinamika pembangunan TNI, karena secara prinsip pembangunan tersebut diarahkan guna mewujudkan prajurit yang profesional, militan, solid dan dicintai rakyat.
Dengan demikian bahwa tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan TNI tidak saja ditangan pimpinan TNI, tetapi juga ditangan segenap prajurit TNI. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, norma-norma keprajuritan dan disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan TNI.
Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum, norma dan disiplin tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum dan disiplin yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum tersebut.
persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum, baik di lingkungan TNI maupun dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar beriaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.
Dalam pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi dikembangkan ke arah peningkatan profesionalitas petugas dan subyek hukum melalui upaya edukasi karena esensi operasi ini adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan ,PNS TNI. Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan memberi dampak positif sebagai kateguhan sikap serta perilaku prajurit.
Berdasarkan data laporan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer Tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 masih adanya kenaikan terhadap kasus tertentu yang menonjol diantaranya desersi, penyalahgunaan wewenang dan penganiayaan, namun ada hal-hal positif yaitu menurunnya kasus dari hasil Operasi yang dilakukan diantaranya narkotika atau psikotropika, penyalahgunaan Senpi dan Handak serta perkelahian antara TNI, Polri dan Masyarakat. Hal ini yang menjadi pértimbangan pimpinan TNI untuk tetap melanjutkan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi.
Perlu adanya persamaan persepsi antara prajurit Polisi Militer dengan aparat penegak hukum lainnya khususnya Propam atau Provost dalam pelaksanaan kegiatan Operasi di lapangan guna terciptanya sinergitas dan soliditas dalam mancegah terjadinya gesekan antara prajurit TNI, Polri dan masyarakat yang dapat menurunkan citra TNI dan menjaga netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilukada, karena saat ini publik menilai bahwa institusi TNI yang paling dipercaya dan dicintai rakyat.
Perlunya peningkatan kualitas SDM Personal Polisi Militer yang menangani pelanggaran Prajurit TNI, tentunya tidak hanya cerdas intelektualitasnya, namun perlu diimbangi dengan kualitas mental ideologi yang kuat sebagai prajurit Sapta Marga dan selalu memegang teguh Sumpah Prajurit sehingga tidak bersikap arogan dan selalu rendah hati.
Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TA 2018 yang mengangkat tema “Dengan Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun 2018 Polisi Militer berkomitmen meningkatkan disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas Prajurit dalam rangka menjaga netralitas untuk mendukung tugas pokok TNI”, diharapkan mampu meningkatkan
disiplin dan kepatuhan hukum prajurit TNI dan PNS TNI sehingga mengeliminir bahkan meniadakan pelanggaran disiplin maupun hukum di lingkungan TNI yang menunjang pencapaian tugas TNI secara berdaya dan berhasil guna.
Lebih lanjut, Perkembangan teknologi dan meningkatnya kejahatan mengunakan media sosiai, media elektronik (kejahatan Siber dan ITE), prajurit Pom TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan tujuan untuk dapat mencegah dan menindak kejahatandimaksud, hai ini daiam rangka membentengi pengaruh negatif dari penggunaan media sosial, dan media iainnya oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjatuhkan TNI baik secara individu maupun institusi (hoax).
Dalam pengendalian media informasi guna menghentikan berita hoax yang akan berimplikasi terhadap stabilitas nasional dan integ ritas NKRI, tentunya tidak dapat terlepas dari era kompetisi global yang diiringi dengan perubahan karateristik bentuk ancaman nyata yang dihadapi semua negara di dunia.
saya perintahkan kepada seluruh jajaran prajurit Polisi Militer dimanapun berada dan bertugas untuk selalu mempedomani ,ketujuh perintah harian Panglima TNI.
Turut hadir dalam upacara gelar ops gaktib dan yustisi tahun 2018, kapolda Kalimantan Barat, para pejabat TNI dan Polri dan Forkopimda Kalimantan Barat. (rahman)
