Surabaya, investigasi.today – Kebijakan pemerintah membuka keran impor garam untuk industri menjadi polemik di kalangan petani garam. Hal itu ditengarai karena kurangnya informasi tentang tujuan impor garam yang masuk dan akan digunakan sebagai bahan baku industri.
Beberapa industri yang memerlukan garam industri antara lain industri farmasi dan petrokimia yang membutuhkan garam untuk mendorong produksi dan ekspor.
Dalam industri pengasinan ikan, garam digunakan untuk pengawetan ikan. Kadar NaCl nya minimal sekitar 95%. Makin tinggi kadar NaClnya maka makin baik proses pengawetannya.
“Nilai jual ikan yang sudah diawetkan jauh lebih tinggi dari hasil yang diperoleh dari menjual garam untuk kebutuhan konsumsi. Selain itu, kekurangan pasokan garam akan berdampak pada kerugian industri tersebut.
Sementara itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Dinskala) Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan kualitas garam lokal di Madura hampir sama dengan impor. Selama ini, kebijakan pemerintah untuk menaikkan kualitas garam petani dinilai cukup berhasil.
“Jawa Timur menjadi salah satu lambung garam nasional dan dari situ kita memberikan bantuan teknologi, setelah kita coba ternyata garam rakyat kualitasnya cukup bagus,” kata Heru.
Dia mengatakan, kadar air dan kandungan NACL garam lokal hampir sama dengan garam impor. Hal itu sudah dibuktikan dengan uji laboratorium Dinskala Jatim.
“Kita sudah melakukan uji lab ternyata kadar air garam rakyat dan kandungan lainnya sama dengan garam impor,” tandasnya.
Heru menjelaskan, kedepan, pihaknya juga menargetkan produksi 700 ribu ton di Jawa Timur. Menurunnya produksi garam itu karena ada penyusutan lahan garam yang ada Madura.
“Kedepan target kita memang 700 ribu ton produksi pada tahun 2018. Karena itu kita juga meminta bantuan dari asosiasi dan petani,” tandasnya.
Sayangnya peningkatan kualitas produksi garam rakyat yang harusnya menjadi kegembiraan bagi para petani garam ternoda oleh kebijakan pemerintah yang mengimpor garam dari India dan Australia. Akibatnya harga garam ditingkatan petani garam anjlok.
“Sejak adanya impor garam harganya merosot dari Rp 2500 jadi Rp 2 ribu,” kata Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Jawa Timur Mohammad Hasan.
Menurut Hasan dengan adanya garam impor yang masuk ke Jatim, harga garam anjlok dari Rp 2500 perkilogram, menjadi Rp 2 ribu. Disamping itu, dia juga khawatir keberadaan garam impor itu juga bocor ke pasar. “Garam yang diimpor itu kan bahan baku. jadi nanti kita bisa diolah jadi garam industri maupun garam konsumsi tergantung yang memesan. nah ini kan merugikan kita sebagai petani garam,” tambah Hasan.
Karenanya kata Hasan pihaknya mendesak pemerintah transparan dalam menyajikan data kebutuhan garam dan kapasitas produksi. Agar kebijakan impor garam menjadi transparan dan tidak melebihi kuota.
“Pemerintah harus menyajikan data akuntabel karena data itu menjadi jantung permintaan garam,” pungkasnya.
Karenanya, Himpunan Masyarakat Peta mbak Garam Jawa Timur akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kembali kebijakan impor garam. Pasalnya, kebijakan impor yang diduga melebihi kebutuhan itu merugikan petani garam lokal.
75 Ribu Ton Garam dari Sumenep Tak Terserap Pasar
Kalangan petani garam asal Kabupaten Sumenep di Pulau Madura, Jawa Timur mulai kesulitan menjual garam produksi mereka ke pasaran.
Selain harga garam yang anjlok, perusahaan di Jawa Timur juga enggan menyerap garam yang sudah diproduksi pada 2017 lalu.
“Kalau dulu biasanya langsung dijual ke perusahaan Susanti, tapi sekarang tidak mau. Perusahaannya buka tetapi gudangnya tutup,” kata Candra, salah seorang petani asal Kecamatan Kalianget, Sumenep saat mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin (5/2/2018).
Candra mengatakan jumlah garam yang belum terserap ke pasar pada tahun 2017 mencapai 75 ribu ton. Sampai saat ini, harga garam terus merosot hingga Rp2 ribu per kilogram.
“Pada tahun 2017 yang belum terserap mencapai 75 ribu ton,” kata Candra.
Candra mengatakan, punya 30 hektare lahan garam dan sekarang tidak ditanami lagi. Ia mengatakan harga garam sudah tidak menutupi bila dibandingkan dengan biaya operasional dan ongkos pekerja.
“Kami belum tahu akan meneruskan menanam atau tidak. Karena sekarang harganya sangat rendah dan kami merugi,” tambahnya.
Candra berharap Pemprov Jatim meninjau ulang izin bongkar garam di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
“Kami berharap impor garam dihentikan. Kalau tidak harga garam lokal bisa hancur,” tandasnya.
Kepala Dinas Kelainan dan Perikanan Heru Tjahjono mengatakan, pada tahun 2018 pemerintah daerah akan mengeluarkan kebijakan meningkatkan mutu garam petani. Di antaranya dengan memberi bantuan geomembran dan rumah garam.
“Kami akan menggelontor program yang bisa meningkatkan kualitas garam petani. Ini untuk menambah target garam petani yang layak konsumsi industri meningkat menjadi 50 persen,” kata Heru Tjahjono ketika dikonfirmasi.
Heru mengatakan kualitas garam petani lokal sebenarnya sudah standar import. Bahkan, kandungan NaCL mencapai 97,8 persen, sehingga layak menjadi konsumsi industri. Namun ia tidak bisa menjelaskan mengapa garam petani tidak terserap pasar (adv/yit)
