Ditunjuk DPP PDIP Jadi Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid; Ini Amanah, Saya Akan Jalankan Dengan Baik

0
Mujid Riduan SH

Gresik, investigasi.today – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Mujid Riduan sebagai Calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Periode 2019-2024. Penunjukan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 409/IN/DPP/IX/2019 tanggal 4 September 2019.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan Gresik yang mendapatkan enam kursi memperoleh jatah kursi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik bersama dengan Gerindra dan Golkar.

Mujid Riduan yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan merupakan salah satu kader terbaik partai banteng moncong putih di Gresik. Ia sudah duduk di kursi perwakilan rakyat Gresik selama tiga periode. Mujid Riduan kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gresik Periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kedamean dan Menganti.

SK yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jendral Hasto Kristiyanto ini menjelaskan jika penetapan Mujid Riduan sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik juga memperhatikan hasil psikotes yang diselenggarakan Himpunan Psikotes Indonesia (HIMPSI), fit and proper test dan tes tulis.

SK tersebut juga menginstruksikan agar seluruh jajaran Struktural Partai dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PDI Perjuangan untuk mengajukan, mengamankan dan memperjuangkan terpilihnya Mujid Riduan menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik periode 2019-2024.

Saat dikonfirmasi, Mujid Riduan mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan DPP PDI Perjuangan kepada dia. “Alhamdulillah, saya hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan partai. Sebagai kader, saya akan menjalankan amanah ini dengan baik dan semoga kedepannya bisa membawa kemajuan bagi PDI Perjuangan Kabupaten Gresik,” ungkapnya, Jumat (6/9).

Dengan menjadi salah satu pimpinan di DPRD Gresik, Mujid juga berharap nantinya akan bekerjasama dengan seluruh anggota DPRD Gresik dan Eksekutif untuk merumuskan kebijakan yang berpihak untuk kebaikan masyarakat.

“DPRD dan Eksekutif harus bisa bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan, sebab hal ini akan berpengaruh besar bagi kemajuan dan pemerataan pembangunan demi terwujudnya masyarakat Gresik yang sejahtera,” tandasnya. ( Salvado )