PROBOLINGGO, Investigasi.today – Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Senin (4/9/2017) menghadiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2017 di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo.
Dalam evaluasi AKIP tahun 2017 ini, Pemkab Probolinggo menargetkan perolehan nilai BB (71,00). Raihan ini meningkat dan sebagai tindak lanjut dari perolehan nilai B (60,00) pada tahun 2016 lalu.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono dan Ketua Tim Evaluator AKIP Provinsi Jawa Timur Sri Munawati beserta tim.
Dalam sambutannya Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengungkapkan beberapa isu strategis yang menjadi perhatian khusus dan sasaran kinerja sejak menjabat sebagai Bupati Probolinggo.
“Diantara isu strategis tersebut adalah bentang wilayah yang cukup luas terdiri atas daerah pegunungan dan bibir pantai serta jumlah penduduk yang tidak sedikit dengan adanya masalah kemiskinan didalamnya serta masih kurang maksimalnya nilai pelayanan publik di mata umum,” katanya.
Menurut Bupati Tantri, secara geografis Kabupaten Probolinggo memiliki luas wilayah 1.696,17 Km2, membutuhkan infrastruktur yang memadai dan rawan bencana alam. “Dengan jumlah penduduk 1.127.950 orang, Indeks Kesehatan sebesar 0,7, Indeks Pendidikan sebesar 0,47, tingkat kemiskinan tinggi sebesar 22,14% dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 1,98%, jelasnya.
Bupati Tantri menegaskan bahwa selama ini pihaknya sudah maksimal menindaklanjuti masukan yang diberikan terkait evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana IKU di lingkungan Pemkab Probolinggo memfokuskan kembali program prioritas. Salah satunya merampingkan program dari 241 program menjadi 194 program.
“Harapannya mampu lebih fokus dalam pelaksanaan program dan pada hasil yang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo. Untuk kinerjanya kami sudah meningkat dari mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI, “terangnya.
Saat ini jelas Bupati Tantri, peran serta kaum perempuan dalam sektor pemerintahan dan pembangunan sudah sangat besar. Hal ini didukung dengan potensi daerah yang sangat besar. Salah satunya dari kontribusi sektor pertanian yang cukup tinggi serta pengembangan potensi pariwisata.
“Tahun ini, kami menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3% dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Sudah banyak program yang sudah dan akan dilaksanakan untuk menunjang visi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Perlambatan ekonomi terjadi karena dampak global perlambatan ekonomi di eropa, “tambahnya.
Bupati Tantri menambahkan bahwa cita-cita yang akan dicapai ke depan tidak hanya target terpenuhi tetapi juga kinerja terbaik bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Sehingga apa yang dilakukan benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wabup Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko. Dimana dalam kesempatan tersebut, Wabup Timbul banyak menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Probolinggo dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya adalah program OVOP (One Village One Produk) dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin.
“Setiap tahun kami terus berikhtiar untuk melakukan rehabilitasi 1.000 unit RTLH ditambah dari Dana Desa (DD) sebanyak 3 (tiga) unit setiap desa. Sehingga totalnya bisa mencapai 2.000 RTLH. Demi menuntaskan RTLH ini kami juga menggandeng CSR perusahaan untuk bersama-sama melakukan rehabilitasi RTLH di kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.
Sementara Ketua Tim Evaluator AKIP Provinsi Jawa Timur Sri Munawati menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Perpres Nomor 29 tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 12 tahun 2015 dan Pergub (Peraturan Gubernur) Jawa Timur Nomor 20 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP.
“Tujuan evaluasi AKIP ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam program pemerintah yang berazaskan pada hasil, mengidentifikasi kekurangan sistem AKIP serta memberikan saran perbaikan dalam SAKIP, “katanya.
Sedangkan Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono mengharapkan agar kegiatan ini bisa memberikan kontribusi bagi Kabupaten Probolinggo. Sehingga evaluasi AKIP tahun 2017 ini bisa memperoleh nilai BB (71,00). “Alhamdulillah, saran dan masukan terhadap evaluasi AKIP tahun 2016 lalu sudah ditindaklanjuti walaupun ada yang masih kurang sempurna dan harap untuk dimaklumi, “katanya. (Didit)
