Surabaya, Investigasi.today – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait mengungkapkan beberapa kecerobohan yang diduga dilakukan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono yang berpotensi membahayakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Dia menyebut ada beberapa kecerobohan yang dilakukan Adhy bisa berdampak fatal. Untuk itu, dia mengingatkannya agar tak sembarangan dalam proses Raperda APBD (RAPBD) Jatim tahun 2023.
Yang pertama, sebelum pembahasan perubahan APBD 2022, ada pengesahan Raperda Dana Cadangan untuk Pilgub Jatim 2024 sebesar Rp 300 miliar.
“Raperda itu seharusnya disahkan setelah evaluasi dari Mendagri turun. Hal itu menjadi penentu Raperda lanjut atau tidak,” kata Fawait, Sabtu (5/11).
Gus Fawait sapaan akrab Muhammad Fawait itu mengatakan yang terjadi justru Raperda disahkan saat paripurna di DPRD Jatim, padahal evaluasi Mendagri belum turun.
Akhirnya, tidak diperbolehkan Mendagri. Dia pun meyakini kalau gubernur belum tahu kasus tersebut dan menilai jelas hal itu kecerobohan dari sekdaprov.
“Kinerja Sekdaprov Jatim sebagai ketua tim anggaran buruk. Sebagai anak buah gubernur, Sekdaprov enggak becus karena Raperdanya tidak bisa diteruskan dan uangnya menjadi Silpa,” ucapnya.
Kedua, terkait rencana penyertaan modal kepada salah satu BUMD yang diusulkan dalam RAPBD 2023 ditemukan rencana tambahan modal senilai Rp 3 miliar.
“Kalau tidak salah untuk Askrida. Kami tidak menentang penambahan modal, cuma sekali lagi kecerobohan pembantu gubernur tiba-tiba penyertaan modal ini caranya asal main ditambahkan,” lanjutnya.
Seharusnya, kata dia, sebelum penambahan modal harus ada Perda Pernyataan Modal. “Jadi, tidak bisa langsung main masukkan saja.
Ini membahayakan gubernur karena ketidakcakapan anak buahnya. Ini kecerobohan Sekda dan Bappeda sebagai tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” katanya.
Kecerobohan selanjutnya, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jatim Rp 1,5 miliar yang tak dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga tak dibahas di masing-masing komisi.
“Jatim dapat anugerah rezeki dana transfer, saya apresiasi, tetapi yang menjadi sorotan sebelum gubernur menyampaikan nota keuangan RAPBD 2023 kenapa kawan-kawan di komisi tak dilibatkan dan baru empat hari lalu dilaporkan,” katanya.
Fraksi Gerindra, kata Gus Fawait, siap menolak RAPBD 2023. Pihaknya tak ingin Gubernur Khofifah dipermalukan. “Kami sayang gubernur. Kami cermat karena tahun 2023 presiden sudah mengingatkan ada ekonomi gelap maka kebijakan RAPBD yang tidak tepat bisa membahayakan gubernur,” tuturnya. (Laga)
