Gus Ipul: Sertifikasi Pekerja Dorong Peningkatan Daya Saing

0

Surabaya, investigasi.today – Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Untuk mendukung program tersebut, dibutuhkan
tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Dengan memiliki sertifikat, diharapkan para pekerja lebih
berkompeten dan memiliki daya saing.
“Sertifikat ini menguntungkan pekerja kita, tak hanya memenuhi standar internasional tapi bisa
meningkatkan daya saing sehingga menghindari masuknya tenaga kerja asing kesini,” ungkap Wakil
Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Seminar Nasional dengan tema Percepatan
Sertifikasi Tenaga Kerja Industri Konstruksi Melalui Magang Menuju Indonesia Kompeten di Hotel
Shangri-La Surabaya, Kamis (19/10).
Gus Ipul, sapaan lekat Wagub Jatim ini menjelasakan, era globalisasi menuntut tenaga kerja
memiliki keahlian yang terstandar dan diakui. Bila tidak, kesempatan kerja dalam negeri akan diisi
oleh tenaga kerja asing. Untuk memenangkan persaingan tersebut, tenaga kerja konstruksi dalam
negeri harus punya sertifikat. “Kita semua tentunya tidak ingin tenaga kerja asing berjaya di
Indonesia. Kita harus menjadi tuan rumah dan pemenang di negara sendiri,” tegasnya.
Saat ini, dari total 8 juta pekerja konstruksi yang ada di Indonesia, yang sudah bersertifikat
sebanyak 514 ribu orang. Terdiri dari 166 ribu tenaga ahli (minimal S1) dan 348 ribu tenaga terampil
seperti mandor, tukang dsb. Sedangkan pekerja konstruksi di Jatim yang sudah bersertifikat
sebanyak 15 ribu orang, dari total yang ditargetkan sebanyak 60 ribu orang. “Sebenarnya banyak
pekerja kita yang sudah berkompeten, hanya saja masih banyak yang kurang paham akan sertifikasi
ini, termasuk malas mengurus prosesnya,” terang Gus Ipul.

Pemprov Jatim, lanjutnya, terus mendukung program sertifikasi bagi pekerja konstruksi
termasuk upaya yang dilakukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Ia juga
mengusulkan agar sertifikasi ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta. “Mungkin
kita harus sedikit ‘memaksa’, termasuk mengajak kerjasama kontraktor sehingga biaya sertifikat
pekerjanya bisa difasilitasi oleh mereka,” katanya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, proses sertifikasi ini sebagai tindak lanjut dari UU Nomor
2/2017 tentang jasa konstruksi yang mengharuskan tenaga kerja di bidang konstruksi untuk memiliki
sertifikat. Dengan memiliki sertifikat, maka kualitas pekerja konstruksi akan diakui. Salah satu upaya
sertifikasi ini melalui program magang untuk mahasiswa teknik. Usai magang, nantinya mereka akan
memperoleh sertifikat keterampilan kerja (SKA/SKT) yang bisa digunakan dalam dunia kerja.
Sebelumnya, Ketua LPJK Jatim Dr. Gentur S. Prihantono mengatakan bahwa saat ini
pembangunan infrastruktur di Indonesia sedang tumbuh pesat. Kondisi ini harus didukung oleh
tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Selama ini, lanjutnya, masih ada gap antara tenaga kerja
yang sudah bersertifikat dan yang belum. Untuk itu, LPJK berupaya memfasilitasi hal tersebut.
Sementara itu, pengurus pusat LPJK, Ir. Putu Artama Wiguna, M.T., Ph.D mengatakan, salah
satu program sertifikasi yang sudah berjalan adalah Mobile Training Unit (MTU). MTU akan
mendatangi proyek-proyek untuk dievaluasi. Bila ada pekerja yang belum terpenuhi standarnya, akan
dibawa ke MTU untuk diberikan pelatihan. “Melalui MTU diharapkan jumlah tenaga kerja konstruksi
yang bersertifikat akan semakin meningkat,” pungkasnya. (Yit)