Jambi, investigasi.today – Skandal memalukan kembali mewarnai dunia rekrutmen kepolisian. Dua personel Polda Jambi diamankan setelah diduga menjalankan praktik penipuan terorganisir dengan menjanjikan kelulusan seleksi Bintara Polri Tahun Anggaran 2026, yang menelan kerugian sementara mencapai Rp7,81 miliar.
Kasus ini terungkap setelah Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jambi menerima laporan pengaduan pada 3 Agustus 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dua anggota Biro SDM Polda Jambi berinisial Briptu MD dan Bripda Y kini telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan mendalam.
“Keduanya diduga menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi dengan imbalan sejumlah uang. Saat ini kedua oknum tersebut sudah kami amankan,” tegas Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, Kamis (6/8).
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan penyidik, modus yang digunakan sangat licik dan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Pelaku yang berkedok memiliki akses jalur khusus, menawarkan jasa “memuluskan” kelulusan seleksi dengan meminta bayaran yang nilainya tidak sedikit.
Sampai saat ini tercatat sedikitnya 12 orang menjadi korban, yang terdiri dari masyarakat umum hingga sesama anggota Polri yang berharap anaknya dapat diterima masuk institusi kepolisian. Total kerugian yang dilaporkan dari para korban tersebut sementara waktu mencapai angka fantastis Rp7,81 miliar.
Penyidik menegaskan bahwa data ini belumlah final. Kami masih membuka kemungkinan bertambahnya jumlah korban maupun nilai kerugian yang sebenarnya, karena dugaan praktik ini kemungkinan telah berjalan cukup lama.
Kedua tersangka tidak hanya akan dikenakan sanksi etik berat melalui Bidpropam yang berujung pada pemecatan, namun juga akan diproses secara hukum pidana oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi atas tuduhan penipuan.
Polda Jambi mengingatkan dengan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat: Tidak ada jalan pintas atau bayaran untuk bisa menjadi anggota Polri. Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan diawasi ketat. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada siapa pun yang berani menjanjikan kelulusan di luar prosedur resmi, dan bagi yang menjadi korban diharapkan segera melapor ke pihak berwajib. (Rm)
