SIDOARJO, Investigasi.today – Pemerintah Desa (Pemdes) Karangpuri, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, diduga melakukan manipulaai laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018.
Warga setempat menilai tidak ada realisasi di lapangan baik itu pembangunan fisik dari anggaran DD tahap pertama dan kini Pemdes karangpuri sudah kembali mengajukan proses pencairan tahap kedua yakni.
Salah satu masyarakat setempat mengatakan, proses pembangunan (TPST) untuk Desa Karangpuri telah dicairkan sejak awal 2018 kemarin. tapi di lapangan belum dilaksanakan sama sekali oleh Pemerintah Desa Karangpuri Kec Wonoayu Sidoarjo, Ucapnya.
“Anehnnya pembagunan di Balai Desa karangpuri itu selalu ada kejangalan tidak sesuai dengan yang di lapangan contohnya seperti perpustakaan, taman dan (TPST) dan semua itu tidak sesuai dengan spek dan (LPJ)nya, masyarakat setempat merasa jengkel dengan ulah kepala desa Karangpuri seakan menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala desa”, katanya.
Lanjut dia, untuk (TPST) sendiri laporan pertanggung jawaban atau LPJ untuk penggunaan angaran tahun 2018 Desa Karangpuri telah selesai dibuat. Sementara fakta di lapangan tidak ada kegiatan di desa dari pasca pencairan anggaran tersebut dan lebih mirisnya lagi bangunan di Balai Desa itu sendiri mekanismenya TPKD dibuat abal”, tuturnya.
“Padahal realitas di lapangan kegiatan untuk penggunaan belum dimanfaatkan sama sekali. Dan masalah yang lainnya adalah tidak adanya transparansi anggaran selama ini oleh pemerintah desa,” sesalnya.
Dia juga menambahkan, beberapa Toko masyarakat seperti RT /RW dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengaku tidak mengetahui besaran anggaran DD untuk tahun anggaran 2018.
“Untuk anggaran dana desa masyarakat tidak mengetahui, karena tidak ada transparan oleh pemerintah Desa,” tutupnya.(dori)
