SIDOARJO, Investigasi.today – Awal Tahun ini banyaknya pejabat yang akan di mutasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo bergulir.
Informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah pejabat yang harus bergeser posisi itu antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sigit Setyawan yang kabarnya dipindah jadi staf ahli Bupati Sidoarjo.
Kemudian ada nama Kepala BKD Sri Witarsih yang dikabarkan akan menempati posisi baru sebagai asisten, Kepala Inspektorat Eko Udijono yang kabarnya menjadi Sekretaris DPRD, serta beberapa pejabat lain.
Gerbong mutasi kali ini juga mengangkut sejumlah camat. Informasi yang diterima Surya.co.id, Camat Wonoayu Prati Kusdijani, Camat Krian Agustin Iriani, dan Camat Tarik Abdul Kifli. Serta ada kabar menyebut Camat Sedati Ridho Prasetyo akan menjabat Kepala BKD.
“Sebagai pegawai, kami siap ditempatkan di mana saja. Namun, sejauh ini saya belum menerima undangan terkait itu,” jawab Kepala Dinas PUPR Sigit Setyawan, Selasa (8/1/2019) kemarin.
Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin membenarkan kabar adanya mutasi sejumlah pejabat di Pemkab Sidoarjo. Namun dia enggan berkomentar lebih panjang terkait itu.
Mutasi pejabat kali ini juga terkait perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Yakni pemecahan dua OPD, yakni PUPR dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD P3A KB).
Masing-masing dinas itu dipecah jadi dua. Di PUPR, Tata Bangunan dan Tata Ruang dikembalikan ke asalnya jadi Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Sementara PMD P3A KB dipecah jadi Dinas PMD dan Dinas P3A dan KB.
Menurut Kepala Bagian Organisasi Ahadi Yusuf, perombakan OPD itu berdasarkan hasil evaluasi. Pihaknya melihat kinerja seluruh dinas dalam setahun terakhir dan dua dinas itu dirasa terlalu gemuk.
Dengan dipecah, beban dinas bisa semakin ringan sehingga kinerjanya diharapkan lebih maksimal. “Termasuk untuk meningkatkan serapan anggaran,” kata dia.
Seperti diketahui, tahun lalu serapan Dinas PMD P3A dan KB masih rendah. Persentasenya hanya 75,72 persen. Sementara Dinas PUPR hanya sekitar 69 persen. (Khudori)
