Jakarta, Investigasi.today – Sebanyak Rp 3 miliar uang pengembalian perkara tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait hal ini, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan “Selama proses penyidikan, tim penyidik menerima adanya pengembalian uang dari beberapa pihak yang nilainya mencapai Rp3 miliar dan masih akan terus didalami lebih lanjut,” ungkapnya, Kamis (2/12).
Ali menuturkan KPK memastikan uang yang diterima dimasukkan seluruhnya ke kas negara untuk memaksimalkan kerugian keuangan negara dari hasil korupsi.
“Diharapkan akan ada aset recovery yang didapatkan dari penanganan perkara ini sehingga dapat menjadi pemasukan bagi kas negara,” terangnya.
KPK menduga jatah kuota rokok dan minuman alkohol (minol) di Bintan diberikan kepada perusahaan yang bersedia menyediakan fee lebih banyak.
Dugaan itu muncul saat tim penyidik KPK memeriksa dua saksi, yakni anggota DPRD Bintan Muhammad Yatir dan Direktur PT Yofa Niaga Pastya, Yhorfanus. Keduanya diperiksa pada Rabu, 1 Desember 2021 kemarin untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi.
“Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan penjatahan kuota rokok dan minuman beralkohol yang dilebihkan hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu disertai adanya nilai persentase fee yang beragam sesuai dengan jatah kuota dimaksud,” tandasnya.
KPK menetapkan Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi (AS) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.
Selain Apri, KPK juga menjerat Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd. Saleh H. Umar (MSU).
Untuk penetapan kuota rokok dan minuman alkohol di BP Bintan dari tahun 2016 sampai 2018 diduga dilakukan oleh Mohd. Saleh tanpa mempertimbangkan jumlah kebutuhan secara wajar. Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 250 Miliar. (Ink)
