Surabaya, Investigasitop.com – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa
Timur berkomitmen tegak lurus untuk melaksanakan dan menindak lanjuti perintah Presiden RI, Joko
Widodo, yakni menindak tegas semua pihak yang akan memecah belah persatuan dan
kesatuan bangsa, NKRI, dan bhineka tunggal ika.
Timur berkomitmen tegak lurus untuk melaksanakan dan menindak lanjuti perintah Presiden RI, Joko
Widodo, yakni menindak tegas semua pihak yang akan memecah belah persatuan dan
kesatuan bangsa, NKRI, dan bhineka tunggal ika.
 |
| Foto : Gubernur Jatim Soekarwo di dampingi Wagub Jatim, Kapolda Jatim, Kajati Jatim serta Pangdam V Brawijaya setelah acara Rakor Forkopimda Provinsi, Kabupaten & Kota Se-Jawa Timur Tahun 2017 |
Komitmen yang sekaligus perintah kepada jajaran Forkopimda kabupaten/kota se Jawa
Timur ini disampaikan satu persatu oleh semua anggota Forkopimda Jawa Timur,
didepan para Forkopimda kabupaten/kota se Jatim, di Balai Prajurit, Kodam V
Brawijaya, Surabaya, Senin (22/5).
Timur ini disampaikan satu persatu oleh semua anggota Forkopimda Jawa Timur,
didepan para Forkopimda kabupaten/kota se Jatim, di Balai Prajurit, Kodam V
Brawijaya, Surabaya, Senin (22/5).
Penyampaian komitmen yang disampaikan pada acara
Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi
dan Kabupaten/kota se Jawa Timur tahun
2017 ini dimulai dari Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Suhardi, Kajati Jatim
E.S. Maruli Hutagalung, SH.,MH,
Pangamartim Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.A.P, Ketua Pengadilan Tinggi Jatim H. Abdul kadir,
SH.MH, Kapolda Jatim Irjen. Pol. Drs. Machfud Arifin, S.H, dan terakhir
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo.
Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi
dan Kabupaten/kota se Jawa Timur tahun
2017 ini dimulai dari Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Suhardi, Kajati Jatim
E.S. Maruli Hutagalung, SH.,MH,
Pangamartim Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.A.P, Ketua Pengadilan Tinggi Jatim H. Abdul kadir,
SH.MH, Kapolda Jatim Irjen. Pol. Drs. Machfud Arifin, S.H, dan terakhir
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo.
 |
| Foto : Gubernur Jatim Soekarwo memberikan sambutan dan materi pada acara Rakor Forkopimda Provinsi, Kabupaten & Kota Se-Jawa Timur Tahun 2017 di Balai Prajurit Kodam V Brawijaya |
Khusus kepada bupati/walikota yang hadir, Pakde
Karwo menegaskan, berdasarkan pasal 63-68 UU 23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah, kabupaten/kota harus tegak lurus dan sinergis dengan provinsi.
Indonesia dibagi-bagi menjadi provinsi, dan provinsi dibagi menjadi
kabupaten/kota. “Terdapat sanksi peringatan pertama, kedua, disekolahkan,
serta dicopot dari jabatan jika tegak
lurus dan sinergi ini tidak dilakukan,” ujarnya didampingi Wakil Gubernur
Jawa Timur Saifullah Yusuf.
Karwo menegaskan, berdasarkan pasal 63-68 UU 23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah, kabupaten/kota harus tegak lurus dan sinergis dengan provinsi.
Indonesia dibagi-bagi menjadi provinsi, dan provinsi dibagi menjadi
kabupaten/kota. “Terdapat sanksi peringatan pertama, kedua, disekolahkan,
serta dicopot dari jabatan jika tegak
lurus dan sinergi ini tidak dilakukan,” ujarnya didampingi Wakil Gubernur
Jawa Timur Saifullah Yusuf.
Komitmen tegak lurus ini, lanjut Pakde Karwo, sangat
penting dalam menciptakan kondisi Jatim yang aman dan nyaman. Sebab, apabila
ada gangguan sedikit di wilayah Jatim, maka akan berdampak sangat besar, bukan
hanya Jawa Timur tetapi wilayah lain Indonesia, khususnya Indonesia bagian
timur. Hal tersebut disebabkan, Jatim sebagai center of gravity ‘Indonesia
Bagian Timur’ akan terdampak apabila Jatim mengalami gangguan, khususnya untuk
alur distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, ia menegaskan kondisi Jatim
yang aman dan nyaman wajib dijaga.
penting dalam menciptakan kondisi Jatim yang aman dan nyaman. Sebab, apabila
ada gangguan sedikit di wilayah Jatim, maka akan berdampak sangat besar, bukan
hanya Jawa Timur tetapi wilayah lain Indonesia, khususnya Indonesia bagian
timur. Hal tersebut disebabkan, Jatim sebagai center of gravity ‘Indonesia
Bagian Timur’ akan terdampak apabila Jatim mengalami gangguan, khususnya untuk
alur distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, ia menegaskan kondisi Jatim
yang aman dan nyaman wajib dijaga.
Dicontohkan, keterlambatan pengiriman logistik
pangan selama 3 hari saja oleh Jawa Timur pada provinsi-provinsi lain di
Indonesia Bagian Timur, menjadikan langsung melonjaknya komoditi beras, terigu
dan minyak goreng wilayah Indonesia timur. Oleh karena itu, menjaga keamanan
dan kenyamanan Jawa Timur menjadi sebuah tindakan penting bagi negeri ini.
pangan selama 3 hari saja oleh Jawa Timur pada provinsi-provinsi lain di
Indonesia Bagian Timur, menjadikan langsung melonjaknya komoditi beras, terigu
dan minyak goreng wilayah Indonesia timur. Oleh karena itu, menjaga keamanan
dan kenyamanan Jawa Timur menjadi sebuah tindakan penting bagi negeri ini.
Dengan terciptanya keamanan dan kenyamanan,
lanjutnya, maka proses pembangunan khususnya di Jatim juga akan bisa berjalan
sesuai rencana.
lanjutnya, maka proses pembangunan khususnya di Jatim juga akan bisa berjalan
sesuai rencana.
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan
hasil sinergi Forpimda di Jatim
diantaranya, angka kriminalitas dan demonstrasi setiap tahunnya
cenderung mengalami penurunan. Misalnya, angka kriminalitas di Jatim pada
tahun 2015 sebesar 2, 67 per 10 ribu
penduduk, menurun 0,9 dibandingkan tahun 2014 sebesar 3,57per 10 ribu penduduk.
Demikian pula, demonstrasi di Jatim juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016
sebanyak 417 demo, atau menurun 322 demo
dibandingkan tahun 2015 sebanyak 739 demo. ( hpo)
hasil sinergi Forpimda di Jatim
diantaranya, angka kriminalitas dan demonstrasi setiap tahunnya
cenderung mengalami penurunan. Misalnya, angka kriminalitas di Jatim pada
tahun 2015 sebesar 2, 67 per 10 ribu
penduduk, menurun 0,9 dibandingkan tahun 2014 sebesar 3,57per 10 ribu penduduk.
Demikian pula, demonstrasi di Jatim juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016
sebanyak 417 demo, atau menurun 322 demo
dibandingkan tahun 2015 sebanyak 739 demo. ( hpo)
