Thursday, March 28, 2024
HomeBerita BaruNasionalMenteri Desa ; BLT Bukan Untuk Penerima PKH dan Kartu Prakerja, Aparat...

Menteri Desa ; BLT Bukan Untuk Penerima PKH dan Kartu Prakerja, Aparat Desa Harus Jeli

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar

Jakarta, Investigasi.today – Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan, mulai April 2020 diprioritaskan bagi warga desa yang bukan penerima program PKH ataupun Kartu Prakerja yang juga bagian dari jaring sosial masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Hal tersebut disampaikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ).

Dalam rapat kerja secara daring bersama Komisi V DPR RI, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan “agar tidak dobel dalam penerimaan jaring pengaman sosial, penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan atau belum terdata di program keluarga harapan (PKH) dan kartu Prakerja ,” ungkapnya, Selasa (21/4).

Menteri Abdul menambahkan program BLT juga akan menyasar keluarga miskin yang anggota keluarganya memiliki penyakit kronis karena virus corona jenis baru. Karena mereka berisiko kematian lebih tinggi karena memiliki riwayat penyakit berbahaya dibandingkan orang dengan kondisi normal. Oleh sebab itu, aparat desa diharapkan lebih jeli dalam menetapkan calon penerima program BLT.

Kemendes juga memberikan lampu hijau bagi tiap desa yang memperuntukkan dana desa untuk program bansos tunai maupun sembako. Dengan syarat, proses pendataan calon penerima berdasarkan data terpadu keluarga sejahtera atau BTKS yang terdapat di Kementerian Sosial.

Abdul juga mengungkapkan bahwa Kemendes juga telah membentuk tim relawan yang bertugas mengedukasi masyarakat terkait dengan penularan dan pencegahan virus corona. Tim ini dibentuk berdasarkan koordinasi beberapa lembaga terkait seperti Pemda, BNPB, rumah sakit dan Puskesmas setempat.

“Kami juga mendorong setiap desa untuk membentuk relawan dan membuat berbagai program, tentunya harus senantiasa dikonsultasikan dengan pemerintah,” tandasnya. (Ink)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment - (br)

Most Popular