Ombudsman Jatim ; Kurang Transparansi, Banyak Laporan Terkait PPDB SMP Negeri

0

Teks foto ; Agus Widiyarta, S.Sos, M.Si , Kepala Ombudsman Perwakilan Jatim

SURABAYA, investigasi.today – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur angkat bicara
terkait Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018-2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Agus Widiyarta, S.Sos,M.Si, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur mengatakan “PPDB dibagi menjadi dua yakni jalur semi online dan jalur online atau reguler. Untuk PPDB SMK dan SMU dilakukan oleh Pemprov Jatim dan untuk SD dan SMP dilakukan oleh Pemkot Surabaya,” ujarnya, Jumat (29/6) kemarin.

“Untuk PPDB jalur semi online sudah berakhir sejak 8 Juni dan untuk jalur online sudah berakhir 28 Juni. Semua berjalan lancar dimana jalur online tidak ada kendala gangguan server dan masyarakat bisa memilih sekolah pilihan,” lanjutnya.

Ombudsmanan Jatim tahun ini banyak menerima laporan, terutama pada SMP Negeri yang kurang transparansi terkait pagu sekolah yang muncul pada akhir PPDB.

“Harusnya pagu tersebut dimunculkan mulai awal penerimaan perserta didik baru, sehingga siswa yang memiliki NEM minim, bisa mengantisipasi dan memilih sekolah,” papar Agus.

“Tidak adanya transparansi kuota penerimaan siswa/i setiap sekolah, menjadi pemicu adanya permainan oknum untuk berlaku tidak adil yang berujung mencoreng dunia pendidikan, misal adanya titipan siswa, permintaan uang atau imbalan dan adanya perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (Kamajaya).