Surabaya, investigasi.today – Ekonomi digital harus gandeng atau bersatu dengan industri. Maksudnya,
ekonomi digital harus bisa mendorong sektor industri.
“Ide ini merupakan tawaran optimis dari Jatim untuk menerapkan ekonomi digital
dengan industri, dan sesuai dengan keputusan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia (ISEI) XIX Tahun 2015 yang menitikberatkan sektor industri sebagai
penggerak pembangunan nasional.” kata Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menjadi
Keynote Speaker Seminar Nasional Economic Outlook 2018 : Kebijakan dan Strategi
Fiskal, Moneter Perbankan dan Sektor Riil di Era Ekonomi Digital, di Ballroom Hotel
Bumi Surabaya, Rabu (10/1) pagi.
Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim mencontohkan penerapan ekonomi
digital dengan industri. Melalui ekonomi digital, dapat disediakan informasi tentang
penyediaan bahan baku industri di masing-masing daerah. Sehingga ketika ada suatu
daerah atau perusahaan membutuhkan bahan baku, bisa mengambil dari daerah dan
tidak perlu impor dari luar negeri.
“Jadi ekonomi digital itu tidak hanya permasalahan trading saja. Tetapi, juga
dapat dikaitkan dukungan sektor industri. Sebab kalau hanya melakukan trading
dengan ekonomi digital, maka kita hanya menjadi trader,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim juga menerapkan ekonomi digital
di industri terhadap bahan baku / raw material yang dinamakan Sistem Informasi
Perdagangan Bahan Baku (SIPAP). Tujuan dibuatnya aplikasi ini agar ekonomi digital
mendorong sistem perdagangan yang mempercepat substitusi impor, sehingga
kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud.
Dalam aplikasi tersebut, jelas Gubernur Soekarwo, dapat diihat berbagai raw
material dari berbagai daerah di Indonesia, data real time mengenai potensi dan
kebutuhan masing-masing daerah, bersumber dari aggregator masing-masing provinsi.
Dan aplikasi ini dapat membuat perusahaan langsung dapat melakukan business to
business.
“Kita punya chanelling di sana sehingga industri Jatim yang 79 persen bahan
bakunya dari luar negeri, bisa dikurangi perlahan-lahan hingga menjadi 50 persen. Jika
bahan baku bisa mencapai 50 persen atau di bawahnya, maka neraca perdagangan
kita surplus,” ujar orang nomor satu Jatim.
Menurutnya, pemerintah harus mendorong penggunaan bahan baku yang ada di
dalam negeri untuk digunakan industri atau tidak harus mendatangkan bahan baku dari
luar negeri. “Ini tanggung jawab pemerintah, jangan membiarkan industri terus
mengimpor bahan baku dari luar negeri,” pungkasnya.
Selain SIPAP, lanjutnya, Pemprov Jatim juga telah memiliki aplikasi East Java
Investment Super Coridor (EJISC). Ini merupakan layanan virtual yang komprehensif
dan terintegrasi dengan kabupaten/kota. Di dalamnya, investor atau pelaku usaha bisa
melihat peta informasi potensi dan fasilitas di Jatim, peluang investasi yang
menginformasikan prospektus investasi di Jatim. Bahkan juga menyajikan industri
pariwisata dan help desk untuk menyampaikan tanya jawab, saran, pengaduan dan
kritik.
“Informasi yang disajikan melalui digital ini juga dapat mengakses mengenai
tanah mana yang bisa dilakukan untuk investasi lengkap dengan harga per meternya,
Begitu juga dengan info kecukupan air, listrik, akses ke pelabuhan. Itu satu geografi
informasi,” imbuhnya.
Diskusi Ekonomi Digital Terus Dikembangkan
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI Prof. Dr. Muliaman D. Hadad
mengatakan, diskusi tentang ekonomi digital saat ini menjadi isu yang sedang
berkembang. Semua pihak terus mencari cara mengukur dampaknya terhadap
perekonomian.
“Ini keniscayaan dampak teknologi digital berpengaruh pada kehidupan.
Dampaknya tidak hanya pada sektor usaha, tetapi juga pemerintahan. Sehingga bisa
mempengaruhi ekspektasi masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.
Menurutnya, ada yang optimis dan pesimis terhadap ekonomi digital. Banyak
yang optimis terhadap perkembangan teknologi digital. Sebab secara nasional bisa
meningkatkan produktivitas. “Saya termasuk yang optimis. Bisa menggunakan
dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Yit)
