Pelimpahan Kasus Gratifikasi THR Oknum UNJ dan Kemendikbud, IPW ; KPK Tetap Bisa Mengusut

0

Jakarta, Investigasi.today – Pelimpahan berkas perkara kasus dugaan pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang melibatkan oknum Universitas Negeri Jakarta serta oknum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Polri, merupakan bentuk sinergi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penegak hukum lain, hal tersebut disampaikan Neta S.Pane.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane juga mengatakan, jika sudah ada penyelenggara negara yang terlibat, KPK tetap bisa memproses kasus tersebut. “Meskipun sudah dilimpahkan, KPK tetap bisa memproses secara hukum siapa saja penyelenggara yang nantinya terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi,” ungkapnya, Senin (25/5).

Neta menambahkan tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kemendikbud adalah sebuah terobosan yang dilakukan lembaga anti rasuah untuk membersihkan dugaan korupsi di lingkungan perguruan tinggi yang sudah lama terjadi. “Meski isu-isu korupsi di lingkungan perguruan tinggi sudah menjadi rahasia umum, tapi belum pernah tersentuh KPK,” tandasnya.

“Perguruan tinggi harus diawasi dan dicermati dari segala bentuk kecurangan yang berbau korupsi maupun gratifikasi. Rektor seharusnya bertanggungjawab membebaskan perguruan tingginya dari korupsi dan gratifikasi,” lanjutnya.

Dengan adanya koordinasi dan supervisi yang dilakukan lembaga antirasuah dengan instansi Polri, Neta menilai pengusutan kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta ke depan akan semakin solid. Bahkan, KPK bisa mengembangkan kasus tersebut untuk menjerat pihak lain apabila nantinya perkara tersebut disidangkan di pengadilan.
 
Neta menuturkan dengan dilimpahkannya kasus OTT Kemendikbud ke Polda Metro Jaya, IPW berharap jajaran kepolisian bisa bekerja cepat untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Tipikor. KPK juga bisa menyelidiki dugaan keterlibatan Rektor UNJ berdasarkan keterangan dan pernyataan terdakwa di persidangan. Tujuannya agar kasus itu bisa terungkap dengan jelas, apakah Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terlibat atau tidak.

“Jika dalam perkembangan di pengadilan ternyata Rektor UNJ terlibat, KPK harus kembali turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Tidak hanya itu, kerja sama KPK dan polri jangan sampai membuat lembaga anti rasuah tersebut menjadi ewuh pakewuh mengusut kasus korupsi di polri,” pungkasnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana sebelumnya menilai banyak kejanggalan terkait pelimpahan perkara yang dilakukan KPK. Menurut Kurnia, terdapat beberapa dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Pertama, yang dilakukan oleh Rektor UNJ termasuk pemerasan atau pungutan liar. Dugaan kedua adalah tindak pidana suap yang dilakukan oleh Rektor UNJ.

“Dugaan ini akan semakin terang benderang ketika KPK dapat membongkar latar belakang pemberian uang kepada pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” jelasnya.

“Apakah hanya sekadar pemberian THR atau lebih dari itu? Sebab hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dihukum maksimal 5 tahun penjara,” terang Kurnia.

Karena dalam hal ini pemberi suap diduga adalah Rektor yang notabene menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 merupakan penyelenggara negara, maka sudah barang tentu KPK dapat mengusut lebih lanjut perkara ini. “Atas dasar argumentasi itu, lalu apa yang mendasari KPK memilih untuk tidak menangani perkara tersebut?,” tandas Kurnia.

Sementara Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan bahwa tangkap tangan terhadap Kabag Kepegawaian UNJ dilakukan atas permintaan bantuan Itjen Kemendikbud yang menduga adanya pemberian sejumlah uang THR kepada pejabat dan pegawai Kemendikbud yang diduga atas perintah rektor UNJ.

Ali menambahkan dalam OTT terhadap Dwi Achmad Noor tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar 1.200 dollar AS dan Rp 27.500.000. Namun, menurut UU, Dwi Achmad Noor bukan termasuk penyelenggara negara.  “Yang tertangkap menurut UU bukan masuk kategori penyelenggara negara,” jelasnya.

Ali menuturkan, KPK juga sering melimpahkan kasus kepada penegak hukum lain baik kepolisian maupun kejaksaan. Terlebih, setelah meminta keterangan sejumlah pihak, KPK tidak menemukan perbuatan pelaku penyelenggara negara dalam kasus THR pejabat Kemdikbud tersebut.

“Kita tahu bahwa aparat penegak hukum lain ketika menangani perkara korupsi tidak dibatasi adanya unsur melibatkan PN, berbeda dengan KPK yang ada batasan Pasal 11 UU KPK. Ini perlu kami sampaikan agar yang lain juga paham soal ini,” jelasnya.

Namun demikian, KPK bakal kembali menangani kasus tersebut jika dalam perkembangan penanganan perkara ditemukan adanya unsur penyelenggara negara yang terlibat. “Perlu kami sampaikan setelah penyerahan kasus, sangat dimungkinkan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam,” pungkasnya. (Ink)