Pemkot Surabaya Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan dengan 17 Kabupaten/Kota

0

Surabaya, Investigasitop.com- Semakin banyak kepala daerah di
Indonesia yang terinspirasi oleh keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya
dalam menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.
Seusai resepsi peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-724, Rabu
(31/5/2017), sebanyak 17 kepala daerah melakukan penandatangani nota
kesepakatan bersama (MoU) kerja sama jaringan lintas perkotaan dengan Pemkot
Surabaya.  
Ke-17
daerah tersebut yakni Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota
Medan, Kota Solok, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten
Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto, Kota Batu,
Kabupaten Trenggalek, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kabupaten Bone,
Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur. Acara ini diinisasi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu juga dibarengi dengan peresmian
Broadband Learning Center (BLC) Mojo, BLC Kebun Bibit Wonorejo dan BLC
Kelurahan Kemayoran.
Wali
Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan siap membantu
kepala daerah yang ingin mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis
teknologi informasi di daerahnya, sesuai dengan kebutuhannya. “Saya siap bantu.
Tidak harus semua daerah sama persis dengan Surabaya. Yang terpenting, kita
bisa maju bersama-sama,” jelas wali kota.
Wali
kota lantas memaparkan manfaat dari penerapan tata kelola pemerintahan berbasis
teknologi informasi ini. Manfaat paling mencolok adalah bisa mengurangi potensi
korupsi karena memangkas celah terjadinya permainan antara oknum birokrat dan
pihak luar. Serta bisa melakukan penghematan yang bisa dialokasikan untuk
pelayanan kepada masyarakat. Contohnya Pemkot Surabaya yang memberi makan
kepada ribuan warganya dari kalangan lansia dan juga disabilitas.  
Bupati
Tanjung Jabung Barat (Jambi), Dr Safrial mengatakan, dirinya terinsipirasi
dengan keberhasilan Surabaya dalam menerapkan sistem teknologi informasi. Dia
mengaku selama ini acapkali kesulitan untuk menyerap aspirasi masyarakatnya
dikarenakan kondisi geografis wilayahnya. Dia mencontohkan ada daerah kecamatan
yang berjarak 150 kilometer dari kota. “Sebelumnya kami menjajaki dengan
mengirim Bappeda dan karena keterbukaan dari ibu wali kota, kami bisa
mewujudkan e-planning. Saya harap penandatanganan ini bermanfaat bagi kedua
kota dan saya sampaikan terima kasih kepada ibu wali,” ujarnya.    
Bupati
Trenggalek, Emil Dardak mengatakan, selama ini Trenggalek sudah menerapkan
teknologi informasi. Dia juga mengaku sudah berhasil meyakinkan pihak Telkom
untuk mendorong adanya Broadband Learning Center (BLC) di Trenggalek. “Itu
sudah kami dorong. Sayang kalau kami tidak mendorong e-government. Nah,
sekarang Surabaya ini sukses dengan e-government yang mendorong efisiensi.
Daripada kami kembangkan sendiri trial error, lebih baik langsung kami ambil .
Apalagi kami sudah menjadi salah satu jaringan tunas integritas KPK. Kami ingin
menciptakan good governance agar bisa mendorong transparansi dan tata kelola
yang baik,” jelas nya. 
Sementara
Kepala Satgas Pencegahan KPK, Tri Gamareva menyampaikan, KPK akan melakukan
monitoring kepada pemerintah kabupaten/kota yang melakukan penanandatangan
kerjasama pada 31 Mei ini. “Akan kami monitoring, apa yang diberikan Pemkot
Surabaya sampai mana dan jadi apa. Jangan sampai setelah ini tidak ada apa
apa,” tegasnya.

Disampaikan
Tri Gamareva, sebelumnya telah ada beberapa pemerintah daerah yang telah
mengadopsi sistem dari Surabaya ini. Dia mencontohkan Provinsi Sumatera Utara
yang awalnya menduplikasi dari Surabaya, juga Papua yang sudah menerapkan e
planning dan akan berkembang terus. Dia berharap, dengan penandatanganan kerja
sama ini, ada banyak daerah yang semakin efisien pengelolaan keuangannya
sehingga bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. Termasuk juga
memberikan tunjangan (kepada pegawai) dengan kesejahteraan yang baik. “Saat ini
sudah banyak daerah menerapkan tapi berdasarkan absensi. Kami ingin mendorong
tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan beban kerja. Contohnya Surabaya ini
sudah bisa memberikan tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan beban kerja.
PNS kan semua se-Indonesia sama, kalau TPP diberikan daerah masing masing,”
ujar Tri Gamareva.(budi)