Relaksasi Kredit 1 Tahun, OJK; Debt Collector Dilarang Tarik Kendaraan

0

Jakarta, Investigasi.today – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya buka suara dan menjelaskan terkait janji Presiden Joko Widodo kepada driver ojek online (ojol) dan taksi online serta nelayan bahwa selama darurat corona cicilan kendaraan dibebaskan selama 1 tahun.

Dalam keterangan resminya, OJK menjelaskan bahwa kelonggaran membayar cicilan selama 1 tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi yang diatur dalam Peraturan OJK tentang Stimulus.

Kelonggaran cicilan yang dimaksud tersebut lebih ditujukan pada debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

Seperti pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan WFH.

Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun assessment bank/leasing misal 3,6,9, atau 12 bulan.

Kebijakan tersebut juga termasuk untuk cicilan kendaraan di leasing dan tertuang di POJK. Namun OJK sedang melakukan finalisasi bentuk produk hukum setelah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia agar penerapannya tidak menimbulkan moral hazard.

Untuk sementara waktu, OJK melarang penarikan kendaraan oleh debt collector. Namun kewajiban debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah Covid 19, dan mengalami tambahan permasalahan karena wabah Covid 19, diharapkan untuk menghubungi kantor leasing terdekat untuk dicarikan kesepakatan untuk penjadwalan kembali angsuran. (Ink)