Jakarta, Investigasi.today – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengaku dirinya tidak mau ikut-ikutan dalam rencana partai pengusungnya yang berada di parlemen, mendorong hak angket atau interpelasi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut Mahfud, hak angket merupakan urusan partai politik dan tidak terkait dengan pasangan capres-cawapres.
“Saya ndak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak, apa enggak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya ndak ikut-ikutan di urusan partai,” kata Mahfud di kediamannya, Jalan Taman Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2).
Mantan Menko Polhukam itu menegaskan, dirinya tidak berkoordinasi dengan partai pengusung untuk menggulirkan hak angket. Bahkan, dirinya berpendapat tidak ada keharusan untuk mendorong hak angket.
“Nggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai, urusannya paslon itu pilpres-nya, kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai, mau apa ndak, kalau ndak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU ‘Ini yang sah’, udah,” ucap Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan hal angket juga tidak harus mendapatkan dukungan dari dirinya. Dia juga tidak mempermasalahkan jika capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendukung hak angket tersebut. (Ink)
