Surabaya, Investigasi.today – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menggelar meeting zoom bersama ketua Satgas Covid 19 dan Kepala Daerah se Indonesia. Di Jatim Meeting zoom ini langsung dipimpin oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Rabu (10/6).
Dalam rapat tersebut Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mempersiapkan kondisi menuju new normal atau tatanan baru. Harus ada tahapan-tahapan yang dilakukan secara ketat.
“Pembukaaan daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif, dan aman dari COVID-19, perlu saya ingatkan harus melalui tahapan-tahapan ketat,” kata Jokowi di kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Jakarta, Rabu (10/6).
Jokowi mengatakan tahapan-tahapan itu harus dilakukan sebaik mungkin. Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi kenaikan kasus. “Jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan, sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah, karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik,” ujarnya.
Adapun tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Presiden Jokowi, yaitu Pertama, perlu adanya Prakondisi. Menurut Presiden Jokowi, di tahapan ini perlu sosialisasi secara masif terkait protokol kesehatan, sehingga menurutnya masyarakat paham dan terbiasa melakukannya.
“Yang pertama perlu saya ingatkan, perlunya prakondisi yang ketat, ini yang paling penting, sosialisasi pada masyarakat jelas masif, sehingga bagaimana penggunaan masker, mengenai jaga jarak, mengenai cuci tangan, mengenai jangan masuk kerumunan, keramaian yang terlalu padat. Saya kira kalau ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi yang baik. Sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan inilah prakondisi yang kita siapkan,” ujarnya.
Presiden juga telah memerintahkan TNI-Polri untuk turun ke tempat keramaian untuk terus memantau langsung penerapan protokol kesehatan. “Disiplin pakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas saya kira terus harus kita sampaikan kepada masyarakat. Saya juga sudah perintahkan kepada Panglima TNI-Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin, mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan,” katanya.
Kedua, koordinasikan penentuan waktu pelonggaran menuju new normal dengan Gugus Tugas COVID-19. Presiden Jokowi mengatakan dalam penentuan waktu pelonggaran menuju new normal harus dikoordinasikan dengan gugus tugas COVID-19. Perlu ada pertimbangan mulai dari data dan perkembangan potensi penularan. Jokowi menyebut data itu tercatat semua di Gugus Tugas.
“Ini berkaitan dengan penentuan waktu, itu penting sekali, kapan timing-nya itu penting sekali, kalkulasinya, hitungannya, berdasarkan fakta dan data lapangan yang ada, jadi saya ingatkan juga kepada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke norma baru bicarakan dulu dengan gugus tugas. Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa karena data di sini saya lihat ada semua, jadi lihat perkembangan data epidemologi terutama angka R0 dan RT,” ujarnya.
Kemudian juga kesiapan daerah menuju new normal. Jokowi mengatakan daerah juga perlu mempersiapkan secara matang terkait pelacakan, pengujian hingga fasilitas kesehatan. “Kemudian hitung kesiapan daerah, ini yang berkali-kali saya sampaikan, pengujian yg masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada, ini benar-benar semuanya harus kita itu dan harus kita pastikan,” ucapnya.
Ketiga, buka sektor-sektor secara bertahap. Presiden Jokowi mengatakan penting untuk mengatur pembukaan sektor secara bertahap. Dengan kapasitas yang juga diatur secara bertahap, tidak langsung 100 persen. Jokowi juga akan mengevaluasi daerah yang sudah melakukan.
“Ketiga prioritas, tidak semua langsung kita buka, tidak. Sektor dan aktivitas apa yang dimulai dibuka. Itu pun secara bertahap, tidak melakukan langsung dibuka 100 persen, beberapa daerah bisa melakukan, dibuka dulu 50 persen. Saya kira contoh-contoh beberapa daerah yang sudah melakukan akan kita evaluasi, dan sangat bagus sebagai contoh kemarin persiapan dalam pembukaan tempat ibadah dengan protokol kesehatan bagus,” katanya.
“Terus sektor ekonomi, sektor dengan penularan COVID yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan, dan terutama sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan industri manufaktur, sektor konstruksi logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan ketua gugus tugas agar menjadi catatan kita semua,”paparnya.
Keempat, perkuat konsolidasi pemerintah pusat dan daerah. Presiden Jokowi, kembali menegaskan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Semua pihak harus berperan dalam pengendalian penularan COVID19 bahkan hingga elemen masyarakat.
“Keempat saya ingin betul-betul diperkuat, konsolidasi koordinasi antara pusat dan daerah, provinsi kab/kota, sampai tentu saja desa, RT dan RW. Perkuat juga koordinasi di internal forkompimda, ini penting sekali dan tentu saja yang lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat, sehingga kita semua bergotong royong bersinergi, bekerjasama menyelesaikan persoalan besar ini,” pintanya.
Kelima, Lakukan Evaluasi secara rutin. Dimana Presiden Jokowi juga meminta pemda mengevaluasi secara rutin. Grafik kasus corona menurutnya harus terus dipantau. Jika mengalami kenaikan signifikan, Jokowi meminta agar ada pengetatan.
“Kelima evaluasi secara rutin, sekali lagi meskipun misalnya sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Hati-hati jangan sampai lengah karena sekali lagi di lapangan itu masih sangat dinamis, keberhasilan pengendalian COVID, sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan. Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, kenaikan kasus maka langsung akan kita lakukan pengetatan, atau penutupan kembali,” pungkasnya. (lg)
