yang kokoh dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas internasional,
berkarakter dan berkepribadian Indonesia.
Sebanyak 250 peserta dari ketua TP PKK kecamatan hingga desa se-KabupatenLumajang mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengembangan Taman Posyandu di wilayah
Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua I TP PKK
Kabupaten Lumajang, Mimik Buntaran yang bertempat di Ruang Nararya Kirana
Kantor Bupati Lumajang, Senin (17/4).
Mimik Buntaran dalam sambutannya mengatakan, ketua TP PKK kecamatan dan desa
yang menjadi peserta pada kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menyerap
materi dan ilmu untuk dibagikan kepada kader-kader PKK maupun kader-kader
posyandu di masing-masing wilayahnya, guna mendukung program yang digagas
Pemprov Jatim terkait Gerakan 10.000 Taman Posyandu.
Mimik juga mengatakan bahwa kader PKK dan kader posyandu itu nantinya juga akan
dapat membantu sosialisasi pendidikan anak usia dini (PAUD) yang diintegrasikan
dengan layanan Taman Posyandu pada setiap desa. Apalagi, sesuai data dari
Pemprov Jatim tahun 2013, Taman Posyandu disiapkan untuk membangun pondasi yang
kokoh dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas internasional,
berkarakter dan berkepribadian Indonesia. Saat ini terdapat 2.744.132 anak usia
dini (68,22 persen) yang belum mendapatkan layanan PAUD
Holistik-Integratif.
Sedangkan 1.278.206 anak usia dini sudah mendapatkan layanan PAUD, namun masih
bersifat parsial, belum menyangkut seluruh kebutuhan esensial anak untuk tumbuh
kembang yang meliputi gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan
pendidikan.
Tantangan yang dihadapi pemerintah apabila tidak menangani secara serius
permasalahan anak usia dini secara holistik dan optimal adalah terganggunya
pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga menjadi SDM yang tidak berkualitas
dan akhirnya menjadi beban negara.
Pemprov Jatim selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menangani
dengan serius permasalahan tumbuh kembang anak yang sangat berpengaruh pada
pembentukan generasi emas Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan telah
keluarnya Peraturan Gubernur No 63 Tahun 2011, tentang Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik-Integratif, yang bertujuan agar seluruh kebutuhan esensial anak
usia dini dapat terpenuhi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara
optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.
Mimik Buntaran juga menambahkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim maupun
Pemerintah Daerah yang menjadi mitra Tim Penggerak PKK juga melakukan beberapa
upaya, yakni pelatihan dan pembekalan kader posyandu yang akan diproyeksikan
menjadi kader taman posyandu dengan menambah kecakapan mereka di bidang
pendidikan anak usia dini dan pembinaan orangtua (parenting).
Melalui dana yang berasal dari APBN, diharapkan program pengembangan Taman
Posyandu pada desa-desa yang belum terdapat Taman Posyandu. TOT bagi Pokja II
dan Pokja IV TP-PKK kabupaten/kota se-Jawa Timur agar mereka selain mampu
melakukan pembinaan teknis di lapangan, juga diharapkan dapat berperan sebagai
pelatih pada pelatihan yang diselenggarakan di kabupaten/kota. (Nur)
