TP4 Dibubarkan, Moeldoko; Aparat Hukum Harus Mengawal Investasi, Jangan Malah Bikin Ruwet

0
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Jakarta, investigasi.today – Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda didepan kepala daerah-aparat penegak hukum yang mengatakan jangan sampai aparat penegak hukum justru menjadi penghambat jalannya investasi. Aparat itu justru harus memberikan dukungan, pengawalan dan lain seterusnya. Sehingga investasi di daerah-daerah itu bisa berjalan dengan baik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, Jokowi ingin penegak hukum turut mengawal jalannya investasi. “Jangan sampai kehadiran aparat penegak hukum justru makin bikin ruwet. Harapannya semua aparat penegak hukum justru ikut mengawal jalannya investasi, jangan menjadi faktor penghambat,” ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

Moeldoko menambahkan terkait strategi pengawalan pembangunan daerah dan desa ke depan, penegak hukum nantinya bisa menjembatani antara pemda-investor untuk percepatan pembangunan. “Jika aparat kepolisian dan kejaksaan melihat bahwa ini seharusnya mudah dan bisa dijalankan pemerintah daerah. Tapi kenapa pemerintah daerah membikin ribet dan lain seterusnya, di situ lah aparat bisa menjembatani, menjadi bridging antara pemerintah daerah dan investor. Sehingga nanti semua bisa berjalan relatif mudah,” terang Moeldoko.

Berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Akhirnya Program Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan TP4P (pusat) dibubarkan.

Saat itu, Mahfud menyebut program TP4 dan TP4D sudah tidak ada mudaratnya di Kejaksaan Agung. Menurutnya program pendampingan seperti TP4D ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

“Dulu, TP4D dimaksudkan untuk mendampingi pemerintah daerah membuat program-program agar bersih dan tidak terlibat dalam korupsi. Namun dalam perkembangannya ya ada bagus, tapi ada keluhan kadangkala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu, misalnya untuk ambil keuntungan,” ungkap Mahfud usai bertemu ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (20/11) lalu.

“Saat kepala daerah ingin membuat program pembantuan, lalu minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih, tapi ternyata tidak bersih,” tandasnya. (Ink)