Lumajang, investigasi.today – Wakil Bupati Lumajang, dr Buntaran Supriyanto, M. Kes., mengungkapkan, bahwa tugas Satpol PP itu, identic dengan dunia kedokteran dan kesehatan. Artinya, di dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP tidak hanya bersifat penegakan Perda atau Perbup saja. Tetapi, sebagaimana di dunia kesehatan, ada tindakan preventif, kuratif dan rehabilitative. Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di aula Dinas Badan Kepegawaian Daerah.
Lebih jauh dijelaskan Wakil Bupati, bahwa selain menjalankan tugas operasi penertiban, sebaiknya Satpol lebih dahulu melakukan pendekatan secara manusiawi yang bersifat preventif. Pendekatan tersebut, bisa dilakukan dengan sosialisasi atau memberikan penyadaran kepada masyarakat, misalnya kepada para pedagang kaki lima dan sebagainya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Agus (Yudha) Wicaksono, S. Sos., dalam sambutannya menekankan perlunya “kerjasama dan kerja bersama” diantara OPD terkait. Dengan begitu, diharapkan akan menghasilkan kerja yang lebih maksimal. Ia mengungkapkan, tugas Satpol PP dalam penegakan Perda atau Perbup, harus didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Maka harus terus melakukan koordinasi secara terpadu.
Di sis lain, Penyelenggara Bimtek Peningkatan Kapasitas Satpol PP Kabupaten Lumajang, Drs. Nur Wakit Ali Yusron, M. AP., melaporkan bahwa maksud dan tujuan diadakannya Bimtek tersebut adalah meningkatkan kemampuan aparatur Satpol PP, dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap-perilaku dalam penyelenggaraan penegakan penertiban umum dan lain-lain. Selain itu, juga agar Satpol PP dapat lebih berperan aktif dalam penegakan perundang-undangn dan peraturan, khususnya Perda dan Perbup.
Bimtek Peningkatan Kapasitas Satpol PP angkatan III itu diikuti oleh 50 orang peserta, terdiri dari 4 PNS dan 46 PTT di lingkup Satpol PP Kabupaten Lumajang. Mereka akan mengikuti Bimtek selama sekitar satu setengah bulan, terhitung mulai tanggal 13 September s/d 29 Oktober 2017. (nur)
