Usut Dugaan Suap Miliaran Rupiah di Ditjen Pajak, KPK: Kami Koordinasi dengan Itjen Kemenkeu

0
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata

Jakarta, Investigasi.today – Meski belum mau mengungkap siapa yang bakal menjadi tersangka, namun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata membenarkan jika saat ini KPK tengah melakukan penyidikan dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami sedang penyidikan betul tetapi tersangkanya nanti. Dalam penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan,” ungkap Alex di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3).

Saat ditanya lebih lanjut terkait kasus dan siapa pihak yang menjadi tersangka, Alex belum bisa menjelaskan lebih terperinci karena saat ini tim penyidik KPK masih bekerja mengumpulkan bukti. “Nanti kalau alat buktinya sudah cukup, tentu akan kami ekspose kepada teman-teman wartawan. Biar teman-teman penyidik sekarang bekerja sehingga buktinya cukup kuat,” jelasnya.

Namun Alex memastikan bahwa bila sudah ada tersangkanya maka akan langsung ditahan. “Nanti kami tetapkan tersangka langsung kami tahan orangnya,” tandas Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu.

Meski begitu Alex menuturkan soal modus suap pajak yang terjadi saat ini sama, seperti kasus yang pernah ditangani KPK sebelumnya. Yakni, wajib pajak memberikan suap kepada pemeriksa pajak agar nilai pajaknya menjadi rendah.

Bahkan Alex menegaskan bahwa nilai suap pajak yang terjadi saat ini sekitar puluhan miliar rupiah. “Nilai suapnya besar juga puluhan miliar. Tidak salah itu juga melibatkan tim pemeriksa. Kalau di pajak kan modusnya seperti itu, bagaimana caranya supaya WP (wajib pajak) bayar pajak rendah dengan cara menyuap pemeriksanya agar pajaknya diturunkan,” terangnya.

Alex menyatakan bahwa lembaganya telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu dan tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan. Hanya saja, ia tidak menyebutkan di mana saja penggeledahan dilakukan.

Pihaknya akan menangani kasus suapnya sementara Itjen Kemenkeu dan Ditjen Pajak Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga mengandung suap tersebut. “Itu diperiksa ulang supaya ditentukan pajak yang benar berapa. Kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen,” pungkas Alex. (Ink)