Jakarta, Investigasi.today – Meski tidak merinci lembaga atau komisi mana yang akan kena perampingan, dalam waktu dekat ini Presiden Joko Widodo akan merampingkan beberapa lembaga atau komisi. Setidaknya ada 18 lembaga atau komisi yang akan dihapus.
“Ada 18 lembaga yang akan dihapus dalam waktu dekat ini,” ungkapnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (13/7).
Jokowi menegaskan perampingan ini dilakukan agar kinerja birokrasi pemerintah jadi lebih baik.
“Semakin ramping organisasi, ya cost nya kan semakin bisa kita kembalikan. Kalo bisa kembalikan ke kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” tandas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Untuk diketahui, pemerintah berencana melakukan perampingan terhadap 96 lembaga negara yang tidak produktif. Terkait hal ini, Ketua MPR, Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam sebelum membubarkan sebuah lembaga.
“Sebelum rencana tersebut dilaksanakan, harus dilakukan kajian kompetensi dengan analisa jabatan. Sehingga putusan yang diambil mengenai perampingan atau pembubaran lembaga negara (LN) itu sudah berdasarkan kajian yang komprehensif,” ungkapnya usai bertemu Presiden Jokowi.
Bamsoet juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) agar terlebih dahulu mengevaluasi lembaga-lembaga maupun komisi yang urgensinya belum maksimal.
“Sehingga Kemenpan-RB memiliki parameter untuk menentukan lembaga yang dapat dibubarkan, di merger maupun yang tetap dilanjutkan,” jelasnya.
Agar putusan yang diambil dapat diterima semua pihak, Politisi Partai Golkar itu meminta Kemenpan-RB memberikan kesempatan kepada pimpinan 96 Lembaga Negara yang dianggap kinerjanya tidak maksimal untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya.
“Mengingat kondisi saat ini cukup berat ditengah pandemi Covid-19, Kemenpan-RB harus mempertimbangkan nasib para pegawai yang lembaganya akan dirampingkan,” tandasnya. (Ink)
