Medan, Investigasi.today – Nama Amsal Christy Sitepu, seorang videografer asal Sumatera Utara, mendadak menjadi perbincangan nasional setelah dituduh melakukan korupsi dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Kasus ini memicu perdebatan luas karena menyentuh persoalan yang jarang muncul di meja pengadilan: apakah pekerjaan kreatif seperti ide, editing, dan proses produksi video bisa dinilai nol rupiah?
Setelah melalui proses panjang penyelidikan, penahanan, hingga persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan bebas, menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Namun perjalanan kasus ini memunculkan banyak pertanyaan, mulai dari dasar perhitungan kerugian negara hingga alasan hanya satu pihak yang dijadikan terdakwa.
Awal Kasus: Proposal Video Desa Rp30 Juta
Perkara ini bermula pada 2019–2020, ketika Amsal melalui perusahaannya CV Promiseland menawarkan jasa pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Ia mengajukan proposal langsung kepada para kepala desa dengan harga sekitar Rp30 juta per video. 
Proposal tersebut kemudian diterima oleh sejumlah desa di empat kecamatan:
• Tigabinanga
• Tiganderket
• Tigapanah
• Namanteran
Total ada sekitar 20 desa yang memesan video profil tersebut. 
Video tersebut berisi dokumentasi:
• potensi desa
• sejarah desa
• penggunaan anggaran desa
• promosi wisata dan ekonomi lokal. 
Pada tahap ini, proyek berjalan seperti kerja sama jasa biasa antara vendor kreatif dan pemerintah desa.
Audit Berujung Dugaan Korupsi
Masalah muncul setelah proyek selesai dan dilakukan audit terhadap penggunaan dana desa.
Audit menyimpulkan adanya kerugian negara sekitar Rp202 juta dari proyek video profil desa tersebut. 
Jaksa kemudian menilai beberapa komponen dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak layak dibebankan, termasuk:
• ide kreatif
• editing video
• dubbing
• perlengkapan produksi.
Dalam audit dan dakwaan jaksa, beberapa komponen bahkan dinilai bernilai Rp0. 
Penilaian inilah yang kemudian menjadi sumber kontroversi.
Bagi kalangan industri kreatif, proses seperti ide, konsep, editing, hingga pascaproduksi justru merupakan inti dari pekerjaan kreatif.
Amsal Jadi Tersangka Tunggal
Jaksa akhirnya menetapkan Amsal sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal tindak pidana korupsi.
Dalam tuntutannya, jaksa meminta:
• 2 tahun penjara
• denda Rp50 juta
• uang pengganti Rp202 juta. 
Menariknya, dalam perkara ini kepala desa yang menyetujui proyek tidak ikut menjadi terdakwa, meskipun proyek tersebut menggunakan dana desa.
Hal ini memicu kritik dari sejumlah pengamat hukum.
Viral Setelah Amsal Mengadu ke DPR
Kasus ini mulai viral setelah Amsal menyampaikan langsung keluhannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI.
Dalam rapat tersebut ia menyebut pekerjaannya sebagai pekerja kreatif profesional, bukan pengelola anggaran negara.
Ia juga mempersoalkan metode audit yang menilai pekerjaan kreatif bernilai nol rupiah.
“Editing, dubbing, hingga perlengkapan syuting dianggap Rp0,” ungkapnya di hadapan anggota DPR. 
Komisi III DPR bahkan sempat meminta agar hakim mempertimbangkan penangguhan penahanan dan putusan yang adil. 
Sejak saat itu, kasus ini ramai dibahas di media sosial dan memicu solidaritas dari komunitas kreatif.
Pledoi yang Viral
Dalam sidang pembelaannya, Amsal menyampaikan bahwa ia bekerja sesuai kontrak yang disepakati dengan pemerintah desa.
Menurutnya, harga Rp30 juta per video sudah termasuk seluruh proses produksi:
• pra-produksi
• pengambilan gambar
• editing
• distribusi.
Ia menegaskan bahwa semua pembayaran dilakukan sesuai proposal dan kesepakatan awal.
Hakim Akhirnya Membebaskan
Setelah melalui rangkaian persidangan, majelis hakim akhirnya menyatakan:
• unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti
• terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan
• hak dan martabat terdakwa dipulihkan.
Putusan ini menjadi titik balik bagi Amsal setelah berbulan-bulan menghadapi proses hukum.
Kasus yang Memicu Perdebatan Nasional
Kasus Amsal Sitepu kini menjadi bahan diskusi luas tentang:
1. Batas antara jasa profesional dan korupsi
2. Metode audit terhadap pekerjaan kreatif
3. Risiko kriminalisasi vendor pemerintah
Banyak pelaku industri kreatif menilai kasus ini membuka mata bahwa pekerjaan berbasis ide dan kreativitas sering kali sulit dihitung dengan logika audit konvensional. (Ink)
