Pemkab Gresik dorong rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga BPJS Kesehatan memperkuat sistem pengawasan agar penyimpangan tidak menggerus manfaat JKN bagi masyarakat.
Gresik, Investigasi.today – Ancaman kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menjadi sorotan. Di tengah besarnya anggaran yang dikelola dan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi syarat utama agar dana publik tidak bocor akibat praktik penyimpangan.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Fraud JKN Kabupaten Gresik yang dibuka Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif di Aula Mandala Bhakti Praja, Kantor Pemkab Gresik, Kamis (6/8/2026).
Menurut Alif, keberhasilan JKN tidak cukup diukur dari tingginya cakupan kepesertaan atau kemudahan akses layanan kesehatan. Yang tak kalah penting adalah memastikan tata kelola program berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.
“Program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, pengendalian fraud dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama agar manfaat program ini terus dirasakan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik tidak berhenti pada perluasan kepesertaan maupun penyediaan anggaran melalui skema Peserta Bukan Penerima Upah yang didaftarkan Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda). Pemerintah juga berkepentingan memastikan setiap rupiah dana JKN digunakan tepat sasaran, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Komitmen pemerintah tidak berhenti pada perluasan kepesertaan dan penyediaan anggaran. Yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh dana program JKN dimanfaatkan secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Alif mengingatkan bahwa pencegahan fraud bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Seluruh pemangku kepentingan, mulai rumah sakit, puskesmas, klinik, tenaga kesehatan hingga pemerintah daerah, harus membangun sistem pengendalian yang mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Langkah tersebut, menurutnya, harus diwujudkan melalui penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi teknologi informasi dalam pengawasan, serta pembangunan budaya integritas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kita harus menjadikan integritas sebagai fondasi utama pelayanan kesehatan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang bermutu, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah menegaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola JKN yang transparan dan akuntabel.
Ia menjelaskan, fraud dalam penyelenggaraan JKN merupakan setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
Menurutnya, pencegahan fraud hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pihak memiliki persepsi yang sama mengenai potensi risiko serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan seluruh pengelola layanan kesehatan.
Rapat koordinasi diikuti unsur Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, serta pengelola Program JKN se-Kabupaten Gresik.
Catatan Investigatif
Rakor ini menjadi pengingat bahwa besarnya anggaran JKN harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Di berbagai daerah, modus fraud JKN yang pernah terungkap mencakup manipulasi klaim, penggelembungan layanan (upcoding), klaim fiktif, hingga penyalahgunaan administrasi pasien. Meski dalam forum ini tidak diungkap adanya kasus fraud di Kabupaten Gresik, penekanan pemerintah daerah terhadap penguatan pengawasan menunjukkan bahwa pencegahan menjadi langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. (Ink)
