Ilustrasi
JAKARTA, Investigasi.Today – Mafia peradilan sesungguhnya kebanyakan berasal dari lingkungan peradilan itu sendiri, seperti oknum pengacara, polisi, panitera pengganti, termasuk juga hakim.
Hal tersebut fisampaikan Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi, Gufroni saat diskusi bertajuk “Mafia Hukum, Tema yang Hilang dari Perdebatan Pemilu Capres” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3) kemarin.
Gufroni menuturkan biasanya ada tiga modus yang digunakan oleh para mafia peradilan. Yakni pada tahap prapersidangan, pada saat persidangan, dan putusan. Cara kerjanya, mafia kasus dari jauh-jauh hari melakukan pendekatan dengan hakim untuk menanamkan jasa. Pendekatan itu biasanya dilakukan dengan nominal uang tertentu.
“Jadi nanti ketika ada perkara, hakim ini merasa tidak enak dengan makelar kasus ini,” ungkap Gufroni.
Suasana Diskusi
Karena merasa tidak enak dengan sang mafia atau makelar kasus itu, hakim pun berusaha untuk menuruti kemauannya. Salah satu caranya adalah dengan memilih para anggota majelis hakim yang kira-kira dapat diajak untuk bekerja sama dalam pengambilan putusan nanti.
“Saat persidangan, biasanya ada rekayasa pengaturan saksi, biasanya ada saksi yang tidak tahu, tidak mengetahui peristiwa,” papar Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) itu.
“Kemudian saat mau masuk agenda putusan, dilakukanlah semacam “lelang putusan”, mau divonis berapa tahun, mau dikabulkan penjara, masuk perdata dan semacamnya. Dulu ada perkara yang saya tangani dan kalah dan menariknya itu kasus hukum,” terangnya.
Mereka yang menjadi mafia hukum sebenarnya bukanlah orang sembarangan. Seperti oknum pengacara, polisi, panitera pengganti dan hakim. “Berdasarkan catatan banyak juga hakim yang terjerat korupsi, mulai KPK atau kejaksaan,” pungkas Gufroni. (Ink)
