Sumenep, investigasi.today – Banyaknya Kepala Desa (Kades) yang terjerat kasus hukum karena kesalahqn administrasi maupun terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan ), membuat A Busyro Karim ( Bupati Sumenep ) mewarning para Kades untuk berhati-hati dalam pengelolaan Dana Desa ( DD ) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Karena besarnya anggaran ADD dan DD yang jumlahnya mencapai kisaran Rp 1 miliar lebih tersebut, maka tidak menutup kemungkinan para Kepala Desa menjadi pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya. Sebaiknya penggunaan ADD dan DD harus sesuai dengan RAPBDes dan benar-benar bisa memajukan Desa, baik dari segi perekonomian rakyat maupun pembangunan infrastruktur di pedesaan dan jangan sampai diselewengkan.
“Saat ini bukan hanya SKPD saja yang menjadi pantauan para penegak hukum, penggunaan ADD dan DD juga menjadi pengawasan dari semua aparat penegak hukum termasuk KPK,” kata orang nomor satu di Kabupaten Sumenep.
Oleh sebab itu, para kepala Desa harus benar-benar profesional dan mengikuti semua prosedur dalam penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga tidak terjerat dalam kasus hukum.
“Gunakan anggaran tersebut sebaik mungkin dan untuk memakmurkan Desa,” lanjut Ketua DPC PKB Sumenep ini, Kamis ( 21/9/2017 )
Kedepan Pengelolaan DD dan ADD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep akan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Bahkan Dinas terkait sudah melakukan sosialisasi kepada setiap Kecamatan dan Desa dalam penerapan program tersebut, mulai dari cara menyusun RKPdes, APBDes dan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa.
“Kami sudah siapkan semuanya, jadi para Kepala Desa beserta perangkatnya wajib tahu masalah program tersebut,” lanjutnya.
Pada Tahun 2017 ini, anggaran DD dan ADD mencapai Rp 300 miliar lebih, rinciannya untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.142.398 dan anggaran DD Rp271.773.005.000. Anggaran tersebut mengalami peningkatan daru tahun 2016 yang hanya sebesar Rp336.904.292.398. Semoga para pemangku amanah rakyat, khususnya Para Kepala Desa bisa menjalankan kepercayaan rakyat dengan penuh tanggung jawab. ( yusman )
