Diduga Serobot Lahan Milik Warga, Sejumlah Tokoh LSM Geruduk Kantor Desa

0

Teks foto ; saat proses mediasi berlangsung

BANYUWANGI, investigasi.today – Sejumlah Tokoh LSM yang namanya sudah tidak asing lagi di kabupaten Banyuwangi, La Lati, SH, M.Yunus Wahyudi, E.Palgunadi, Poltak Situmorang, Jamaludin, Sumantri, dan lain lain mendatangi kantor desa Genteng Wetan kecamatan kabupaten Banyuwangi dalam rangka Mediasi yang di hadiri Jajaran Forpimka kecamatan Genteng, Selasa lalu.

Telah di beritakan sebelumnya bahwa pemerintah desa Genteng Kulon di duga Serobot lahan milik warga sehingga di gugat ahli waris Rahayu Abbas Hasyim (Alm) Berdasarkan hak atas tanah petok C No.753 Persil 46 Kelas D.lll Luas 1,754 M2. A/n: “P’Rahayu Abbas Hasyim.

Ketika mediasi tengah berlangsung Biro Hukum Presidium Pusat Reclasseerring lndonesia La Lati,SH bersama Siswanto,SE.SH selaku team Kuasa Hukum dari ahli waris Rahayu Abbas Hasyim (Alm) “Protes Keras”, Pasalnya, Drs.Supandi,Spd menyebut nama salah satu oknum Jaksa bertitel SH.MH dinas di Jatim yang tidak berada dalam forum Mediasi sebagai Team Kuasa Hukumnya tersebut telah membenarkan proses Peralihan hak walaupun tanpa disertai Dasar Peralihan yang Sah.

Menurut La Lati,SH,” Seorang Jaksa (Aktif) yang menjadi Kuasa Hukum jika di tunjuk oleh negara sebaiknya wajib hadir walau dalam forum mediasi biar jelas kewenangannya dalam ber-argumen memberikan pandangan hukum dalam suatu perkara hukum dan Kuasa Hukum tidaklah “etis” bila hanya sebatas memberikan “Pandangan Hukum” cuma berada di belakang layar dalam suatu Perkara sebagaimana telah di sebutkan oleh Drs.Supandi.Spd bahwa riwayat peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan hadiah dari Bupati Banyuwangi masa pemerintahan Joko Supaat yang menghadiahkan sebidang tanah kepada H. Shaleh pada tahun 1990-an ketika menjabat sebagai Kepala Desa Genteng Kulon atas keberhasilan H.Shaleh memindahkan tanah pemakaman umum di Desa Genteng Kulon dan Drs.Supandi Spd juga menceritakan riwayat tahun Peralihan obyek sengketa bahwa pada tahun 1990 dari A/n : Rahayu Abbas Hasyim kemudian beralih menjadi A/n: H.Sholeh selanjutnya pada tahun 2000 beralih menjadi A/n: Bengkok Desa Genteng Kulon”, ujarnya.

La Lati, SH menambahkan,” Bupati Joko Supaat di duga telah menyalahgunakan wewenang karena telah memberikan tanah milik Rahayu Abbas Hasyim (Alm) kepada H.Shaleh sebagai “Hadiah” padahal tanah tersebut bukan milik Bupati Joko Supaat dan seandainya tanah tersebut milik Bupati Joko Supaat pribadi itu tidak masalah”, imbuhnya.

Teks foto ; saat proses mediasi berlangsung

“Yang di ceritakan oleh Drs.Supandi.Spd selaku Pihak tergugat adalah “Riwayat Peralihan” sedangkan yang kami minta selaku Team kuasa Hukum penggugat adalah “Dasar peralihan hak kepemilikan” apakah peralihan itu berdasarkan Jual Beli atau Hibah atau hal lain?, Dalam perkara ini seharusnya Drs.Supandi Spd maupun Kuasa Hukumnya sebaiknya harus dapat membedakan antara “Riwayat Peralihan” dan “Dasar-dasar peralihan” sebagaimana yang kami minta lampiran pembuktiannya namun Drs. Supandi Spd maupun kuasa hukumnya tidak dapat menunjukan bukti dasar dasar peralihan maupun bukti surat dari Bupati Joko Supaat yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan hadiah”, pungkas La Lati,SH.

Turut hadir dalam mediasi tersebut Tokoh LSM Kontroversial Banyuwangi M.Yunus Wahyudi dalam hal ini menegaskan,” Perkara ini sebaiknya di bawa ke Pengadilan karena di duga kuat ada unsur Penyalahgunaan Wewenang yang di lakukan Bupati Joko Supaat maupun Drs.Supandi.Spd selaku pejabat kepala desa Genteng Kulon karena tetap mempertahankan tanah sengketa tersebut”, tegasnya.

Sementara itu untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan karena Suhu Mediasi yang Kian memanas PJS.Kepala Desa Genteng Kulon selaku tuan rumah pelaksanaan mediasi memilih untuk menghentikan proses mediasi dan menyarankan Perkara ini untuk di ajukan ke Pengadilan.

Seusai jalannya mediasi saat di Rumah makan : “Lampion Cafe” team kuasa Hukum Penggugat La Lati.SH dan Siswanto,SE.SH yang memiliki keyakinan bakal memenangkan perkara tersebut memaparkan bahwa, “Apabila kasus ini di bawa ke ranah Pengadilan tentu ada konsekwensi hukum bagi pihak tergugat terutama pejabat kepala desa Genteng Kulon dan kroninya yang sekian lama telah menguasai tanah sengketa tersebut Artinya pejabat kepala desa Genteng Kulon saat ini di duga turut berkorporasi dalam perbuatan melawan hukum yaitu penguasaan tanah hak milik orang lain tanpa izin pemilik atau kuasanya yang sah sekaligus kami juga tetap akan memasukan Unsur Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara ini, Yang jelas Kebenaran selalu berada di pihak yang benar”, terangnya. (Widodo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here