Ahmad Masuni
SUMENEP, Investigasi.Today – Terkait dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh Kepala Desa se_Kecamatan Arjasa Pulau Kangean, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Ahmad Masuni mengatakan “apa yang diperintahkan oleh kepolisian, semua kades harus mentaatinya,” ungkapnya, Jum’at (22/3).
Seperti ramai diberitakan, semua kepala desa dipanggil Penyidik Polres Sumenep terkait dugaan penyimpangan APBDes tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 dan Penyidik Polres Sumenep sudah mengirim surat kepada Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. “Semua kades harus kooperatif, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian sebagai penegak hukum,” himbau Masuni.
Masuni menuturkan selama ini pihaknya tidak pernah memberikan data kepada kepolisian, meski Polres telah berkirim surat kepada Bupati Sumenep beberapa waktu lalu. Sebab, DPMD tidak memiliki hak untuk memberikan data, yang berhak adalah pihak desa.
Meski begitu, pihaknya telah memberikan pengarahan kepada semua Kepala Desa di Kecamatan Arjasa bertempat di Pendopo Kecamatan beberapa waktu lalu. “Saat itu kami juga melibatkan BPD. Kami arahkan pekerjaan sesuai regulasi yang ada, seperti bagi pekerjaan yang tidak ada papan nama, begitu pula pekerjaan yang belum ada prasasti agar segera dipasang,” paparnya.
Sementara itu, Kasubag Humas Polres Sumenep AKP. Moh. Heri menyampaikan dari 19 kepala desa yang ada di Kecamatan Arjasa, ada 3 kepala desa yang belum menjalani pemeriksaan.
Sampai saat ini penyidik masih belum menentukan sikap, apakah kasus ini dilanjutkan atau dihentikan. Sebab pemeriksaan masih berjalan dan belum dilakukan gelar perkara.
“Pemeriksaan ini sebatas klarifikasi saja, jika ditemukan bukti yang cukup maka kasusnya akan dilanjutkan,” jelas Heri. (Fathor)
