Kota Malang, Investigasi.today – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti tingginya kasus Covid-19 di Kota Malang. Dalam aksi unjuk rasa di depan balai kota, MCW menyebut Wali Kota Malang tak serius menangani pandemi Corona.
MCW menyebut kebijakan-kebijakan Pemkot Malang selama pandemi hanya sekedar memainkan gimmick dan seremonial belaka.
”Biar keliatan kerja aja. Arah kebijakannya tidak ada yang jelas. Kemana? Seperti apa?,” ungkap Jubir Aksi MCW, Abdul Hanif, Jumat (10/7).
Hanif menambahkan, hingga saat ini publik tidak dapat mengakses dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Dimana di dalamnya menjelaskan rincian dan indikator besaran anggaran untuk apa saja.
Berdasarkan informasi yang didapat MCW, anggaran belanja tidak terduga untuk Covid-19 mencapai hampir Rp 70 miliar. Itu berarti dalam setiap kebijakannya, Pemkot tidak memiliki ukuran dan arah yang jelas.
”Publik hanya dibanjiri informasi anggaran corona yang berubah-ubah setiap waktunya,” tandasnya.
Tidak hanya itu, MCW juga mendapati gelontoran dana sebesar Rp 124 miliar untuk pandemi ini. Namun dari anggaran tersebut, yang terserap baru sekitar 33 persen atau sekitar Rp 41 miliar saja, yang berarti dana hanya digunakan secara insidentil.
MCW menilai ada cara pandang yang tidak logis dari pemerintah dalam menangani corona. “PSBB itukan ada untuk menekan persebaran virus. Namun di saat kasus terus meningkat, PSBB malah diakhiri,” jelas Hanif.
MCW menuntut Wali Kota Malang untuk segera mempublikasikan data DPA. Keberadaan DPA ini akan membuat jelas apa sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan anggaran.
“Dalam masa krisis seperti ini, seorang Wali Kota seharusnya menampakkan kepekaan terhadap apa yang dialami masyarakatnya,” pungkasnya. (Bangir)
