Surabaya, investigasi.today – Gubenur Jatim Dr. H. Soekarwo menekankan pentingnya Pancasila sebagai working ideology. Oleh sebab itu Pancasila harus bisa dikembangkan dan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan pekerjaan maupun menyelesaikan persoalan mulai kecil sampai besar, apalagi persolan politik.
“Sebagai konsep ideologi Pancasila ini sudah final, namun demikian Pancasila seolah hanya sebatas living ideology,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Forum Group Discussion “Membangun Budaya Politik Santun Berbasis Nilai Nilai Pancasila di Jawa Timur” di ruang Badan Musyawarah DPRD Prov. Jatim, Surabaya, Senin (05/03).
Pakde Karwo menjelaskan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila perlahan mulai luntur. Sehingga timbul berbagai konflik bernuansa “SARA”, propaganda paham radikalisme, terorisme, narkoba dan persoalan lainnya yang jadi ancaman serius bagi bangsa. Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk working ideology dalam kehidupan berdemokrasi, berdiskusi atau bermusyawarah.
Menurutnya, musyawarah merupakan budaya khas bangsa Indonesia dan cerminan nilai-nilai dalam Pancasila. Selain itu, musyawarah juga sarana untuk menghasilkan keputusan/rekomendasi yang didasari semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai bentuk budaya politik yang santun. “Di Jatim budaya musyawarah selalu diterapkan pada setiap keputusan politik yang akan dibuat. Bahkan kami memiliki tagline tidak ada faksi-faksi yang ada hanya faksi Jatim,” terangnya.
Pakde Karwo menambahkan, budaya politik santun ini memiliki tiga peran penting dalam memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yakni etika politik mengandung misi agar setiap pejabat dan elit politik bersikap jujur, amanah, berjiwa besar, sportif, siap melayani, dan memiliki keteladanan. Selain itu, siap mundur dari jabatan publik jika terbukti melakukan kesalahan dan kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rada keadilan pada masyarakat. “Tanggung jawab kepada publik lebih penting dibanding tanggung jawab secara normatif,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, peran yang kedua yaitu sebagai bentuk upaya penanaman kesadaran bahwa politik yang diperjuangkan bukan hanya kekuasaan tapi juga demi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yakni budaya politik santun, bersih, dan beretika diperlukan untuk membuat para elit politik menjauhi sikap dan perbuayan yang dapat merugikan bangsa. “Untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan pendidikan budi pekerti sebagai pondasi dalam pelaksanaan civic education, sehingga tercipta generasi yang mau jadi politisi paham budaya dan etika politik,” urai Pakde Karwo.
Pakde Karwo berpesan, dalam berpolitik santun harus didasari oleh prinsip yang jelas agar tidak bias. Setiap politisi harus menanamkan rasa rendah hati dan tidak merasa pendapatnya paling benar. Hal ini penting dilakukan, karena di Jatim tidak mengenal adanya budaya tanding, namun lebih membangun partisipasi masyarakat, serta musyawarah mufakat. “Jika ada demo maka jangan lantas kita membuat demo tandingan, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dialog lewat ruang publik yang kita miliki itu merupakan solusinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Prov. Jatim Freddy Purnomo, SH, MH, mengatakan dalam peta politik Jatim merupakan barometer politik nasional setelah DKI Jakarta. Oleh sebab itu maraknya berita hoax lewat media sosial, maupun isu yang berbau rasis dapat mempengaruhi kelompok tertentu dalam bertindak. “Saya harap lewat kegiatan ini semua peserta yang hadir bisa berperan aktif, sehingga bisa memberi solusi tepat pada musim politik sekarang ini,” tukasnya pada kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan di Jatim. Diantaranya perwakilan Polda Jatim, Bawaslu Jatim, dan KPU Jatim. (yit)
