Edaran dari Kepala Cabang Dinas setiap akan digelar agenda evaluasi hasil belajar baik evaluasi semesteran, ujian akhir sekolah, tidak boleh dikait-k aitkan dengan kegiatan bayar-membayar. Karena pada prinsipnya penilaian itu tak terpisahkan dari layanan pembelajaran, kata beliau beberapa bulan lalu.
Semua siswa harus terlayani tanpa syarat apapun yang biasa disebut ‘selesai biaya administrasi’ sekolah. Padahal sesungguhnya tidak ada yang disebut ‘biaya administrasi’ di sekolah itu. Namun ditengarahi masih ada sekolah negeri di lingkungan wilayah kerja Cabdindik Banyuwangi yang masih memanfaatkan momen evaluasi untuk memobilisasi masuknya ‘dana PSM’ dengan cara ‘memainkan’ nomor ujian. Utama terhadap kelas XII yang sedang mengikuti ujian akhir sekolah yang menentukan syarat kelulusan.
Salah satunya SMK Negeri di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dikabarkan telah melakukan tindakan sepihak dengan ‘menahan’ kartu ujian sebagai ‘trik’ memaksa halus agar biaya tanggungan siswa dilunasi yang bertentangan dengan surat edaran Kacabdin.
Memahami dan memaklumi bahwa sekolah masih membutuhkan bantuan dan dukungan finansial dari orang tua murid/wali murid. Namun seharusnya tidak memaksa apalagi dikait-kaitkan dengan kegiatan ujian atau evaluasi. Disayangkan justru terjadi di SMK negeri yang jumlah siswanya ribuan itu. Â
“Kasek SMK Negeri itu saat diklarifikasi via hp-nya terkesan menutup-nutupi, mungkin saja dia tidak tahu menahu apa yang diambil oleh bawahannya yang mengurus keuangan PSM. Tapi apapun Kaseklah yang bertanggung jawab atas semuannya. Tidak menutup kemungkinan kejadian ini seperti fenomena gunung es”, ujar salah satu wali murid yang tak mau disebut namanya.
Dikonfirmasi melalui telepon Kepala Sekolah SMKN 1 Glagah, Panuri mengaku, “Kemarin sudah kami sampaikan ke Cabang Dinas secara kedinasan dan semuanya sudah jelas, nomor ujian tidak ada yang ditahan, semua murid ikut ujian”, katanya.(Widodo)
