Thursday, March 28, 2024
HomeBerita BaruNasionalIntruksi Kader PDIP Ikut Seleksi Koordinator PKH Kemensos, Pengamat: Legal, Tapi Perlu...

Intruksi Kader PDIP Ikut Seleksi Koordinator PKH Kemensos, Pengamat: Legal, Tapi Perlu Diawasi

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto

Jakarta, Investigasi.today – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginstruksikan kadernya untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator Kabupaten/Kota PKH tahun 2020 yang diselenggarakan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial secara offline.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 bersifat rahasia dan ditandatangani Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Hasto mengatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai kader yang memiliki akar kuat di tingkat grass roots terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik. Ini sebagai syarat penempatan kader partai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi, hingga di tingkat nasional dan bahkan internasional.

Hasto menambahkan, PDIP berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Sebab partai yang menang Pemilu, dimana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka akan menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis.

“Ketika Partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai,” jelasnya.

Sementara itu, terkait intruksi DPP PDI perjuangan tersebut, pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai hal itu legal dan tidak perlu ada persoalan. Hanya saja proses rekrutmennya harus sesuai prosedur.

“Instruksi semacam ini legal dan tidak ada persoalan, terlebih instruksi tersebut diarahkan ke kader. Selama proses rekrutmen sesuai prosedur maka tidak mengganggu apapun,” jelasnya, Selasa (4/8).

Agar tidak ada prioritas tertentu kepada kader partai politik, Dedi menyarankan proses seleksi koordinator PKH Kemensos memang seharusnya dikawal. “Harus dikawal, agar tidak ada instruksi lanjutan yang diarahkan ke panitia agar memprioritaskan kader PDIP,” tandasnya.

Menurut Dedi langkah PDIP itu solid dan maju sebagai partai politik. Lantaran partai berlambang banteng moncong putih itu menginginkan kadernya memiliki akses berhubungan langsung dengan masyarakat melalui program pemerintah.

“PDIP berpikir solid dan maju sebagai parpol, mereka ingin kadernya memiliki akses untuk berhubungan dengan masyarakat melalui program pemerintah, dan mengikuti seleksi adalah cara yang baik secara politis,” terangnya.

“Saya kira parpol lain juga perlu mengikuti cara-cara PDIP semacam ini,” pungkas Dedi. (Ink)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment - (br)

Most Popular