Denpasar, Investigasi.today – Kanwil Kemenkumham Bali menerima penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)Kemenkumham RI dalam ajang Access To Justise Award katagori Kantor wilayah lnovatif Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terbaik Tahun 2021, Kamis, 25 Februari 2021, bertempat di Santika Hotel TMII Jakarta.
Kakanwil kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk menerima penghargaan yang di serah terimakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Edward Omar Sharif Hiariej) sebagai bentuk apresiasi kepada para pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah turut serta mensukseskan program bantuan hukum.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Persiapan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Layanan Bantuan Hukum Periode 2021 – 2024 “Penghargaan pada kategori KANTOR WILAYAH INOVATIF DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM TERBAIK TAHUN 2021 atas inovasi Posyankumhamdes (Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa)”
Posyankumhamdes ini merupakan wujud sense of crisis atas kondisi pandemi COVID-19 untuk mengantisipasi dan memberikan respon cepat atas masalah hukum dan Hak Asasi Manusia di masyarakat desa.
Wakil Menteri Hukum dan HAM RI dalam sambutannya menyampaikan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia perlu kita banggakan karena menjadi percontohan dunia sebab Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengelola layanan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dengan cara bekerjasama dengan NGO/CSO yang mana biasanya dalam suatu negara NGO/CSO ini adalah oposan dengan Pemerintah.
“Pemberian penghargaan ini diharapkan agar dapat memacu Kantor Wilayah dan Organisasi pemberi bantuan hukum untuk terus meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan serta pemberian bantuan hukum kepada masyarakat”, jelas Wamenkumham RI.
Senada dengan yang disampaikan Wamenkumham RI, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Constantinus Kristomo) menyampaikan penghargaan yang diterima Kanwil Kemenkumham Bali atas inovasi Posyankumhamdes ini merupakan apresiasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk akses keadilan yang dibuka melalui peran paralegal di Posyankumhamdes.
Paralegal disini tidak hanya memberi bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin tetapi juga menyasar ke golongan sandwich people yaitu golongan yang tidak mampu dalam membayar pengacara yang jumlahnya sangat banyak di masyarakat. Sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali menyelenggarakan pelatihan paralegal sebanyak-banyaknya untuk menyasar golongan masyarakat tersebut.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menyampaikan bahwa ,penghargaan yang diterima Kanwil Kemenkumham Bali atas inovasi Posyankumhamdes sangat baik bukan hanya bagi internal tetapi yang paling utama adalah manfaat yang diterima oleh masyarakat dari inovasi tersebut.
Karena dengan inovasi ini maka seluruh informasi pelayanan hukum yang ada pada Kanwil Kemenkumham Bali dapat diberikan kepada masyarakat desa.Kedepannya layanan Posyankumhamdes akan melibatkan mahasiswa untuk dapat ikut berpartisipasi menjadi paralegal ketika melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa.
“Misalnya pada satu desa terdapat potensi kekayaan intelektual yang belum didaftarkan, mahasiswa dapat memberikan informasi terkait pendaftaran kekayaan intelektual sehingga dapat menjadi aset yang berharga, dapat melindungi aset tersebut serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat” ungkap Jamaruli.(Iskandar)
