Jakarta, Investigasi.today – Usai kelompok kriminal bersenjata (KKB) dikategorikan sebagai teroris, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta aparat kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan tindakan cepat, tegas dan terukur.
“Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur. Terukur menurut hukum dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” ungkap Mahfud saat jumpa pers secara daring, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4).
Mahfud menyatakan bahwa setiap kekerasan yang memenuhi unsur dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka akan dinyatakan sebagai teror.
“Dan secara hukum pula, kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita,” lanjutnya.
Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan untuk menghadapi KKB di Papua, TNI dan Polri tidak perlu mengerahkan kekuatan yang besar.
“Kita hanya menghadapi segelintir orang. bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut UU. Yaitu, mengedepankan kepolisian yang mendapatkan bantuan dari TNI dalam melakukan operasi di Papua,” terang Mahfud.
“Itu aja UU-nya. Dan itu tidak perlu banyak tinggal dikoordinasikan menurut istilah Presiden kemarin, disinergikan aja jangan jalan sendiri-sendiri,” tandasnya.
Agar semua terkoordinasi, Pangdam dan Kapolda harus berkoordinasi dengan baik di bawah bimbingan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Sedangkan BIN tetap diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen yang sifatnya lebih politis.
“Politis itu misalnya penggalangan terhadap tokoh-tokoh, mengidentifikasi lokasi-lokasi, kemudian melakukan penggalangan diplomasi bersama Kemenlu terhadap negara-negara sekitar di Pasifik atau negara-negara lain yang menjadi tempat pelarian orang-orang separatis,” jelasnya. (Ink)
