Komisi II DPRD Sumenep Sidak ke PT. Lombeng Sumber Rejeki Usaha Tambak Udang

0

Sumenep, Investigasi.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi II Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke tempat lokasi tempat tambak udang yang terletak di Desa Lombeng dan Desa lapak Daya, Sidak tersebut dilakukan bersama sejumlah mahasiswa yang  tergabung dari Aliansi Pemuda Timur Daya (API) dari empat Kecamatan Batu Putih, Batang-Batang, Dungkek, serta Gapura, Rabu (11/3) kemarin.

Selanjutnya, sebagaimana mestinya dari salah satu, sidak DPRD Komisi II Sumenep menuju lokasi apa yang dilakukan usaha pada Perusahaan Tambak Udang dari PT. Lombeng Sumber Rejeki yang terletak di Desa Lombang Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep.

Namun dalam hal ini, dari hasil Sidak tersebut Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep tidak banyak menemukan pelanggaran saat sidak ke lokasi, akan tetapi kalau kita lihat pantauan di lokasi pada saat kunjungan sudah sesuai standart. Dan apa yang dikerjakan itu, sudah sesuai aturan yang ada dan Undang-Undang  pada Kementerian yang ada IPALnya dan lainnya cukup jelas.

“Dari hasil sidak Komisi II DPRD kali ini memang ditemukan tidak terlalu banyak kesalahan di Tambak Udang PT. Lombeng Sumber Rejeki ini, hanya saja terkait dengan masalah jarak yang ada di bibir pantai itu yang terkena abrasi. Namun kalau kita amati dan dilihat dari jarak seratus meter ke tempat lokasi tambak, memang tidak nyampek yang seharusnya BPN juga harus jelas dimana garis pantainya yang tidak ada dokumennya”, jelas Masdawi Anggota Komisi II DPRD Sumenep.

Sudah jelas kata Masdewi dari Politisi Partai Demokrat ini, ia juga menilai dari “BPN tidak jelas mengungkapkan pada garis pantainya, sehingga pada akhirnya juga akan terjadi bancakan Pohon Cemara ikut dipindahkan ke depan seakan-akan badan pantainya tidak ada”, imbuhnya .

“Ya terkadang juga ada yang usil dengan pohon cemara ada yang dipindahkan kedepan dan juga disertifikat BPN, ini harus jelas juga, di mana garis tanah TN, di mana garis pantai”, tandasnya.

Terkait dengan air limbah Tambak Udang, Masdewi juga mengatakan sudah sesuai dengan undang undang kementerian dan juga sudah di uji labnya. Dengan masalah ini yang dominan LH, oleh sebab itu, dua bulan sekali bahkan tiga hari sekali ada uji lab nya. Ya kalau memang tidak sesuai lagi itu pastinya di Ipalnya ada Virus. Sehingga tambaknya juga ikut terkena dan kalau sebagai pengelola tambak tidak memperhatikan IPAL nya resikonya nanti pada tambaknya sendiri”, tandas Masdawi.

Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi juga menyampaikan tentang perkembangan regulasi yang dikembangkan oleh Pemerintah, namun terkait dengan budidaya tambak seperti amdal dari 10 hektar jadi 100 hektar wajib amdal dan harus mengikuti perkembangan saja.

“Selama ini kita tidak keliru menyatakan investor yang masuk, kerena investor yang masuk itu selama dia mengikuti aturan yang berlaku dan ada, juga kalau investor tidak mengikuti dan mematuhi dengan aturan yang ada pada Pemangku Jabatan, maka  dengan perijinan jangan dibiarkan”, terangnya.

Untuk para pekerja yang perlu diperhatikan masalah honor pekerja yang harus mengikuti UKM atau UMR. Dan itu yang harus diperhatikan dan harus dikawal, dari tahapan masyarakat untuk turut serta ikut mengawasi yang perlu diperhatikan sekarang tentang honor pekerjanya bukan masalah IPAL nya, akan tetapi honor pekerja atau karyawan apakah sesuai dengan UMR di Sumenep. 

Dari sidak Komisi II DPRD Sumenep itu berdasarkan tuntutan dari sejumlah Aliansi Pemuda Timur Daya (API) saat melakukan unjuk rasa  ke Gedung DPRD Sumenep pada senin (9/3) lalu.

Ia juga mengatakan “dengan Kedatangannya menuntut masalah agraria yang menyebabkan pada masyarakat merasa kehilangan hak atas tanah, khususnya yang ada di daerah kecamatan Dungkek, Batang Batang, dan Batu putih”, tegasnya.

Selain itu juga dengan meningkatnya penebangan Cemara Udang dan reklamasi di kawasan yang ada di pantai pesisir dan juga  tuntut konflik Alih fungsi lahan (Tambak Udang) yang ada di daerah kawasan timur daya semakin meningkat juga.

“Sepertinya mereka menuding bahwa pemerintah dan DPRD setempat terkesan bungkam dan dilemahkan dalam bentuk pengawasan. Sehingga tanah rakyat ini dianggap intervensi besar bagi pemodal”, pungkasnya. (Fathor).