Memperingati Hari PERS Nasional, Pemerintah Mengajak Untuk Melawan Berita Bohong dan HOAX

0

JAKARTA, Investigasi.today – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pers nasional menjadi garda terdepan dalam melawan kabar bohong atau hoax. Menurut Puan, di era digital saat ini, kabar hoax dan disinformasi mudah menyebar lewat media sosial dan platform digital lain. 

“Kehadiran pers nasional yang profesional dan bertanggungjawab semakin dibutuhkan, sebagai alat untuk melawan hoax,”tutur Puan, disela-sela peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang juga dihadiri oleh presiden Joko Widodo, Jumat (07/02/). 

Menurut Puan, terpaan hoax yang massif, terus menerus, dan dengan penyebaran cepat seringkali membuat publik lebih memercayai informasi di media sosial dibanding informasi yang benar yang diberitakan pers. 

“Seakan berita yang paling cepat atau paling pertama beredar itu adalah yang benar. Padahal belum tentu,” ujar Puan yang pernah magang sebagai wartawan di media nasional saat kuliah semester akhir di FISIP UI.
Karena itu, Puan meminta masyarakat mengecek ulang informasi-informasi yang diperoleh dari media sosial dan grup-grup percakapan digital dengan membaca berita-berita dari media arus utama. Sebab menurut Puan, berita-berita media arus utama sudah melewati proses jurnalistik profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. 

“Karena itu dalam perayaan Hari Pers Nasional 2020, saya mengajak masyarakat untuk menjadikan pers nasional sebagai rujukan informasi dalam menangkal hoax. Selamat Hari Pers Nasional,” ujarnya.

Puan, juga menegaskan pers adalah mitra kritis lembaga yang dipimpinnya, yang saat ini sedang dalam proses untuk menjadi parlemen yang maju dan modern, terbuka, partisipatif, dan akuntabel. 

“Dalam pidato pertama saya sebagai Ketua DPR-RI, saya sudah menyampaikan bahwa DPR tidak anti kritik. Kami justru ingin pers menjadi mitra yang kritis bagi kami,” tegas Puan.

Menurut Puan, DPR terbuka menerima masukan dari pers ketika sedang menjalankan tiga fungsi utama DPR yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tutupnya.(Ink/dori)