Rismaharini mengimbau pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya
untuk bekerja dengan tulus dan tidak tergoda oleh hal-hal yang bisa menyeret ke
masalah hukum. Terlebih, Pemkot Surabaya telah memberikan apresiasi yang lebih
tinggi kepada pegawai, dibandingkan beberapa daerah lainnya.
Imbauan tersebut disampaikan wali kota ketika membuka acara sosialisasi
pengendalian gratifikasi bagi pejabat eselon II, III dan IV (khusus camat dan
lurah di Graha Sawunggaling, Latai VI kantor Pemkot Surabaya, Kamis (4/5/2017).
Hadir dalam acara tersebut, Sekda Kota Surabaya beserta asisten, Kepala
Inspektorat Kota Surabaya, pejabat Organisasi Perangkat Daerah, camat dan
lurah. Serta, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Girih
Suprapdiono. “Saya tidak mau ada satupun (pegawai di Pemkot) yang terkena
masalah. Saya tidak akan ragu untuk menindak (bila ada yang melakukan
kesalahan). Kalau sudah diberhentikan bagaimana,” tegas wali kota.
Disampaikan wali kota, dengan adanya acara ini, pegawai di lingkungan Pemkot
Surabaya bisa mendapatkan pencerahan dari Direktur Gratifikasi KPK perihal
gratifikasi itu seperti apa sehingga pegawai Pemkot bisa tahu harus seperti apa
untuk menyikapinya. Wali kota menekankan, sejak 2010 silam, Pemkot Surabaya
telah menerapkan e-government. Salah satunya adanya e-performance untuk pegawai
Pemkot yang besarannya bahkan lebih besar dibanding pegawai di kota-kota lain.
“Pemkot telah memberikan lebih. Tolong beri timbal balik dengan memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat” sambung wali kota sarat prestasi ini.
Wali kota perempuan pertama di Pemkot Surabaya ini menegaskan, sebagai ‘pelayan
masyarakat’, sudah seharusnya untuk bekerja sungguh-sungguh dan tulus, bukan
bekerja karena mengharap jabatan dan imbalan. Terlebih bila melanggar aturan.
Bila menjadi pegawai negeri sipil tetapi ingin mendapatkan penghasilan lebih
dalam waktu cepat, dipersilahkan untuk keluar. “Tolong jangan tergoda. Kalau
mau pengen lebih ya keluar dari PNS. Saya percaya kita semua bisa melakukan
yang terbaik untuk Surabaya,” sambung wali kota.
Direktur Gratifikasi KPK, Girih Suprapdiono menyampaikan, gratifikasi bukan
bergantung pada besar kecil nilai pemberian. “Berapapun nilainya, kalau
orangnya yang memberi itu mitra kerja yang dilayani, itu gratifikasi,” ujar
Girih.
Karenanya, untuk pencegahan gratifikasi ini, jelas Girih, langkah paling awal
adalah dengan bertanya kepada diri sendiri, semisal andai bukan pejabat, apakah
juga akan mendapatkan pemberian yang diberikan tersebut. Selain itu, hal
terpenting dalam upaya pencegahan gratifikasi dan juga tindakan yang mengarah
pada KKN, adalah adanya keteladanan dari pemimpinnya. Menurutnya, ada banyak
skill yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Namun, yang tidak boleh hilang
adalah keteladanan. Ironisnya, tidak sedikit pemimpin yang gagal menjadi
teladan bagi yang dipimpinnya.
“Banyak skill untuk jadi pemimpin, tapi yang nggak boleh hilang adalah
memberikan contoh. Ketika pemimpin telah memberi contoh keteladanan, maka kata-katanya
akan didengarkan orang lain. Bu Risma ini termasuk pemimpin yang mampu
memberikan contoh,” ujar Girih.
Menurut Girih, Surabaya merupakan kota yang punya komitmen untuk mewujudkan
pemerintahan bersih dengan sistem e-government yang telah diterapkan sejak 2010
lalu. Namun, selain sistem bagus, yang terpenting adalah ‘penjaga’ nya memiliki
integritas. “Sistem sebagus apapun dan sekuat apapun, tapi kalau penjaganya
bisa dibobol nggak ada gunanya. Karenanya, yang terpenting adalah memimpin
keteladanan, selesai dengan dirinya sendiri dan tahu akan tujuan akhir hidupnya
dan tahu akan tujuan akhir hidupnya,” sambung pria yang sudah 12 tahun di KPK
ini.(budi)
