‘Pencekalan’ Pengacara Djoko Tjandra, Kabareskrim: Proses Hukum Berlanjut

0
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

Jakarta, Investigasi.today – Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan setelah mencekal Anita Kolopaking untuk bepergian ke luar negeri, pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum kepada pengacara buronan kasus BLBI Djoko Tjandra tersebut.

Komjen Sigit menambahkan, penyidik telah memiliki pertimbangan yang kuat atas langkah yang diambil tersebut, yakni yang bersangkutan berperan memfasilitasi perjalanan Djoko Tjandra ke Jakarta dan Pontianak, Kalimantan Barat.

“Langkah penyidik sudah berdasarkan pertimbangan yang kuat. Kalau sudah dicekal, tentunya akan ada tindakan-tindakan khusus,” ungkapnya, Minggu (26/7).

Namun Sigit enggan menjelaskannya, betigu juga saat ditanya kemungkinan Anita Kolopaking menjadi tersangka terkait kasus dugaan pemalsuan surat jalan yang dikeluarkan Brigjen Prasetijo Utomo untuk buronan Djoko Tjandra.

“Itu namanya nyolong start,” ucapnya sambil tertawa.

Sementara itu saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan pencegahan Anita Kolopaking keluar negeri terkait kepentingan penyidikan kasus dugaan pemalsuan surat.

“Upaya pencegahan ini terkait kasus pemalsuan surat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Tim Khusus Bareskrim Polri mengajukan permohonan pencegahan keluar negeri terhadap Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, pengacara buronan Djoko Tjandra kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta pada 22 Juli 2020.

Surat pencegahan tersebut bernomor B/3022/VII/2020/Dittipidum tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo.

Alasan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengajukan permohonan pencekalan ke Imigrasi karena sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan seseorang pejabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskan diri, dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan/atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 426 KUHP dan/atau Pasal 221 KUHP, yang diduga dilakukan oleh terlapor Brigjen Prasetijo Utomo yang terjadi pada 1 Juni 2020 sampai 19 Juni di Jakarta dan Pontianak, Kalimantan Barat.

Bareskrim juga telah memulai penyidikan (SPDP) pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 421 KUHP dan/atau Pasal 221 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor Brigjen Prasetijo Utomo dan kawan-kawan.

Pencegahan keluar negeri Anita Kolopaking tersebut berlaku selama 20 hari sejak 22 Juli 2020. (Ink)