MEDAN, Investigasi.Today – Untuk memacu pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan mulai dari konektivitas jalan, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaaan dan perumahan.
Namun sangat disayangkan, pengerjaan Proyek Pembangunan Dermaga Pelabuhan Ferry Ambarita Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara diduga dikerjakan asal jadi, sehingga puluhan Miliar Rupiah dana yang dikeluarkan Pemerintah lewat APBN ini akan sia-sia belaka.
Ketua LSM SISIR, M.Sitanggang, kepada Investigasi saat turun gunung dari Jakarta ke Kabupaten Samosir sesuai laporan masyarakat Samosir mengatakan, pekerjaan Proyek Pelabuhan Ferry dikerjakan asal jadi.
Menyikapi hal tersebut, Ketua LSM SISIR dari Jakarta ini mengatakan, salah satu pekerjaan yang disorot adalah Proyek Pembangunan Dermaga Pelabuhan Ferry Ambarita Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, yang dikerjakan mulai tahun 2017 dan sudah ditinjau oleh Kementerian Perhubungan dan Menteri Kemaritiman Luhut Panjaitan.
M.Sitanggang mengungkapkan, tahun 2017 yang lalu tahap I menurunkan anggaran senilai Rp.9,8 miliar, HPS Rp.9.614.286.000, Pemenang tender PT. Tisa Lestari beralamat Jalan Setia Luhur Komplek Milenium Indah Lingk.VB No.32 Dwikora Medan, Sumatera Utara.
Dengan penawaran Rp.9.260.865.000. Untuk tahun 2018 saat berjalan, tahap II paket I dengan anggaran APBN Rp.25.434.905.000 dengan HPS Rp.24.919.160.000 dikerjakan PT. Umega Pratama beralamat Jalan Madio Utomo/Buntu 6 Medan, Sumatera Utara dengan penawaran Rp.24.532.670.000.
Untuk tahap ke II, Paket II dengan anggaran APBN senilai Rp.6.774.992.060 dengan HPS Rp.6.678.230.000 dikerjakan PT. Umega Pratama alamat Jalan Madio Utomo/Buntu 6 Medan, Sumatera Utara dengan penawaran Rp.6.376.654.000. Dimana pekerjaan tahun 2018 saat ini sedang berjalan, mulai dikerjakan bulan Mei 2018 dan selesai Desember 2018 (210 hari kerja).
Ketua LSM SISIR M.Sitanggang dengan tegas kepada Investigasi mengatakan, bahwa pekerjaan tahun 2017 yang lalu terlihat bermasalah, dimana batas Deck On Pile dan Trestel sisi darat retak sebelah kiri dan kanan (lihat gambar), jadi sebelum pekerjaan dilanjutkan agar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan Pengawas dari Dirjen Perhubungan Darat turun untuk melihat dengan jelas, apakah layak dilanjutkan atau distop.
Sumber Investigasi juga mengatakan, bahwa pekerjaan tahun 2017 dan 2018 dikerjakan satu Rekanan. Sebelum berita ini ditulis Wartawan Investigasi meminta klarifikasi kepada Rekanan inisial Simanjuntak, tapi yang bersangkutan berkelit, tidak dapat ditemui. (tim…bersambung)
