Suasana Sidang Paripurna DPRD Sumenep
SUMENEP, Investigasi.Today – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar Sidang Paripurna III beragendakan laporan Pansus DPRD atas penyampaian laporan keterangan dan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati untuk anggaran akhir tahun 2018, bertempat di ruang graha paripurna DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (18/3) kemarin.
Sekwan Moh Mulki menyampaikan sidang paripurna kali ini dihadiri 28 dari 50 orang anggota DPRD Sumenep. “Ada 22 orang anggota yang absen, rinciannya i4 anggota izin, 3 anggota sakit 3 dan 15 anggota lainnya tanpa keterangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan nanti kami akan membahas LKPJ Bupati untuk mengindentifikasikan masalah- masalah yang terjadi, bukan mencari kesalahan OPD.
“Tujuannya agar temuan masalah tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh bupati dengan melakukan pembenahan dan perbaikan,demi kemajuan Sumenep’’ jelasnya.
Dalam uraian dan pembahasan pansus terkait LKPJ tersebut, ada beberapa poin dan catatan yang tertuang. Diantaranya terkait klise pendapatan, perencanaan yang kurang matang dan belum adanya skala prioritas tentang pembangunan jalan serta permasalahan tentang kesehatan, termasuk tentang pertumbuhan angka kemiskinan yang tidak dapat di tekan lagi.
Pansus juga menyoroti kinerja bupati yang banyak mengalami kemerosotan tentang kenaikan angka kemiskinan dari tahun ketahun, 2017 dan 2018 mengalami kenaikan mecapai 7.000,- jiiwa.
“Ini menjadi tanda tanya besar bagi pansus, apakah APBD Sumenep tidak terkontrol lagi? sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sumenep seperti ini, angka kemiskinan sudah mencapai 7000, jiwa,” ujarnya.
Nurus Salam menerangkan APBD Sumenep sudah tinggi, ditambah program APBD Provinsi dan anggaran Pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Seharusnya semua program yang ada bisa berdampak positif dan masyarakat bisa lebih sejahtera, ini kok malah sebaliknya,” ungkapnya dengan nada kecewa.
“Dengan anggaran 2 Triliun lebih ini, jelas berdampak positif untuk lebih menekan angka kemiskinan. Juga adanya program wirausaha muda, seharusnya dapat mendorong peningkatan IPM. Ini menjadi dasar bagi kami di legislatif untuk mendesak Pemerintah Daerah supaya dapat melakukan perencanaan yang benar dan matang,” tegasnya.
Pertumbuhan ekonomi Sumenep hanya mencapai angka 5,1 persen, sedangkan tingkat nasional 5, 17 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mencapai 5,7 persen, ini menjadi bahan acuan agar bupati dan tim eksekutif bekerja lebih keras untuk lebih memajukan dan mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Sumenep.
“Kami berharap bupati beserta timnya bisa mencari dan menciptakan formula baru untuk keberhasilan pembangunan, dapat merencanakan program dengan lebih matang agar bisa menekan angka kemiskinan, bukan malah sebaliknya,” pungkas ketua komisi II DPRD Sumenep. (Fathor)
