Mojokerto, investigasi.today – Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Soewito, membuka acara Workshop Pengelolaan Keuangan, Aset dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tingkat Lanjutan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017, oleh Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) Kementrian Keuangan, Jumat (27/10) di Pendopo Graha Majatama.
Herry Soewito mewakili Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menjelaskan jika percepatan pembangunan harus seimbang dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola keuangan dan penyelenggaraannya.
“Presiden selalu menegaskan tentang percepatan pembangunan mulai dari pelosok desa. Percepat, iya. Dana besar, iya. Tapi kesiapan kemampuan SDM baik kuantitas maupun kualitas lah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita lari kencang, namun tiba-tiba tersandung masalah di ranah hukum akibat kealpaan dan kurang tahu. Oleh karena itu agar kiranya peningkatan pengetahuan, kemampuan pengelolaan keuangan desa dan penyelanggaraan pemerintahan desa, selalu kita ingatkan,” ucap Herry.
Ilhan Lasahido selaku Kabid Perencanaan Program Pusdiklat KNPK, dalam laporan pembukaan acara turut menjelaskan tujuan diadakannya workshop yang sudah merupakan kali kedua diadakan di Kabupaten Mojokerto.
“Ini merupakan yang kedua kali workshop ini kita gelar di Kabupaten Mojoekrto, setelah pada bulan Mei lalu. Acara ini dimaksdukan untuk memberi pemahaman dan keterampilan peserta workshop dalam melakukan pengelolaan keuangan, aset, dan BUMDes serta membahasa problem dalam meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan,” jelas Ilhan.
Workshop yang diikuti oleh 150 peserta ini, juga diisi dengan materi dan ceramah umum oleh Kepala Pusdiklat KNPK, Lalu Hendry Yujana, dengan mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan, Aset Desa dan BUMDes Dilihat dari Aspek Tata Kelola dan Kebijakan” dilanjutkan pelatihan penggunaan aplikasi. (Yanto/Andy)
