Monday, May 20, 2024
HomeBerita BaruPeristiwaGubernur Jatim Ingatkan Strategi Pembiayaan di Tengah Krisis

Gubernur Jatim Ingatkan Strategi Pembiayaan di Tengah Krisis

Surabaya,Investigasitop.com- Saat ini kita memasuki era/lorong ketidakpastian  pembiayaan. Tiga tahun terakhir, kondisi
penerimaan negara mengalami stagnan, bahkan cenderung turun. Hal ini berdampak
pada berkurangnya anggaran dari pemerintah pusat ke provinsi dan kab/kota.
Untuk itu agar para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim menyiapkan skenario
dalam rangka penyelamatan pembiayaan untuk kesejahteraan.
Hal ini disampaikan Pakde Karwo-sapaan
akrab Gubernur Jatim saat Pengambilan Sumpah Janji, Pelantikan dan Serah Terima
Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta
Pengukuhan Kepala Sekolah SMA/SMK se-Jawa Timur di lingkungan Pemprov Jatim di
Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (2/6).
Menurut Pakde Karwo, ada tiga
langkah yang bisa dilakukan. Pertama, belanja tetap dan rutin harus berasal
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan melalui Dana Alokasi Umum. Belaja
tetap ini seperti belanja pegawai, pemeliharaan gedung dan perjalanan dinas.
“Saya minta Pak Sekda untuk manajemen keuangan harus rinci, agar kualitas
pembangunan kita tidak turun. Untuk itu saya minta budget policy harus menetapkan PAD terutama dimanfaatkan untuk
pemenuhan pembiayaan rutin. Ini strategi menyelamatkan atas ketidakpastian,”
katanya.
Kedua, dengan melakukan strategi
pembiayaan non-APBD, salah satunya mendorong beberapa Organisasi Perangkat
Daerah/OPD untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah/BLUD. Misalnya, rumah sakit
harus bisa mengembangkan klinik yang memberikan harapan, seperti klinik
kecantikan.  “Semua yang menghasilkan
barang dan jasa harus bisa dijual. Seperti rumah sakit, UPT sektor perikanan
dan pertanian, badan diklat dll harus menjadi BLUD, sehingga bisa membiayai
dirinya sendiri,”  ungkapnya.
Ketiga, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) terutama yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi harus menjadi
industri urutan nomor dua setelah Bank Jatim. Caranya, dengan skema yang sudah
ditetapkan, yakni deviden dijadikan sebagai setoran, bukan mengambil dari APBD.
Salah satunya melalui kesepakatan dengan Pertamina agar operator pertamina atau
pihak ketiga yang lain, devidennya sebagai cicilan terhadap penyertaan. “Ini
strategi kita,” jelas Pakde Karwo.
Dikatakannya, seluruh program Pemprov
Jatim selama ini berjalan baik meskipun ada krisis ekonomi. Hal ini dilihat
dari pertumbuhan ekonomi Jatim dan keuntungam jual beli barang yang terus naik.
Namun masalah penurunan kemiskinan masih menjadi persoalan. “Ini yang sedang
dicek apakah kemiskinan karena masalah struktural atau kultural. Kemiskinan
kultural karena pendidikan dan kesehatan kurang bagus,” katanya.
Di akhir, Pakde Karwo mengusulkan
pada gubernur periode berikutnya untuk mengembangkan konsep ekonomi syariah.
Salah satunya dengan mendorong masyarakat menyalurkan uangnya melalui lembaga
keuangan mikro syariah seperti Bait Maal wat Tamwil
(BMT), untuk kemudian dijembatani ke
industri jasa keuangan.
Menurutnya, saat ini ada sekitar 327 triliun rupiah uang
masyarakat Jatim yang belum masuk ke industri jasa keuangan. “Ini harus dilakukan agar uang masyarakat jadi usaha yang
produktif, kalau disimpan di bantal saja menjadi konsumsi, untuk beli motor dan
sebagainya,” terangnya.
Pejabat pimpinan tinggi pratama
(Eselon II) yang dilantik kali ini berjumlah 12 orang. Antara lain, Kepala
Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim, Dr. Mas Purnomo Hadi, MM, Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim, Setiajit, SH, MM dan Kepala Biro
Umum Setdaprov Jatim, Drs. Ashari Abubakar, MM. Sedangkan pejabat administrator
(Eselon III) yang dilantik kali ini berjumlah 44 orang.
Restrukturisasi
Pendidikan
Usai melantik pejabat eselon II dan
III di lingkungan Pemprov Jatim, Gubernur Soekarwo melantik 46 kepala UPT
satuan pendidikan atau kepala sekolah SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi Jatim. Dalam sambutannya, Pakde Karwo menjelaskan Pemprov Jatim akan
melakukan restrukturisasi pendidikan di Jatim.
Restrukturisasi dilakukan dengan,
pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim melalui penciptaan manajemen
standar pendidikan yang sama antar sekolah baik di wilayah tengah maupun
pinggiran. “Jadi ke depan tidak ada lagi istilah sekolah pinggiran dan sekolah
tengah,” terangnya.
Kedua, menerapkan sistem online dan
transparansi dalam sistem administrasi pendidikan, seperti kenaikan pangkat
bagi guru. Sistem ini dilakukan untuk mengurangi tatap muka, sehingga terhindar
dari praktek pungutan liar. “Misal soal kenaikan pangkat bisa dikirim melalui
pos. Jadi orang tidak harus ketemu orang untuk membahas soal kenaikan pangkat,”
katanya.
Ketiga, menjadikan SMK menjadi BLUD.
Misalnya, SMK membuat pelatihan yang dijual kepada pihak luar, seperti
pelatihan perhotelan, membatik atau mendesain baju. Bisa juga dengan membuat
pelatihan jangka pendek enam bulan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja/BLK.
Lebih lanjut, Pakde Karwo juga
mengusulkan agar perguruan tinggi menjadi mentor di bidang vokasional. Terutama
dalam hal akreditasi SMK swasta. Saat ini, lanjutnya, dari total 1700-an SMK
swasta di Jatim, baru sekitar 20 persen yang terakreditasi, sisanya belum.
“Untuk itu kita akan minta fakultas teknik di perguruan tinggi untuk
mengampu SMK yang tidak memenuhi syarat pendidikan vokasional atau belum
terakreditasi ini,” katanya.
Parameter Utama Penentuan Jabatan
Usai Gubernur
Jatim melantik pejabat eselon II, III dan Kepala Sekolah, di tempat yang sama,
Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM melantik 144 orang pejabat pengawas
(eselon IV) di lingkungan Pemprov Jatim. Dalam sambutannya, Sekdaprov berpesan
agar kompetensi, integritas, dan loyalitas menjadi parameter utama yang
digunakan untuk menentukan jabatan bagi setiap pegawai. Ini dilakukan tidak
semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih
diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka
meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum.
Sukardi
menjelaskan, melihat parameter tersebut, pejabat yang baru dilantik ini
dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik guna membuktikan kebenaran dari
penilaian tersebut. “Bagi pejabat yang baru saja dilantik merupakan pegawai
yang dinilai layak dan mampu untuk diangkat dalam jabatan berdasarkan
kompetensi, integritas, dan loyalitas,” ujar Sekdaprov Jatim.
Di akhir, Sukardi berpesan agar
langkah Pemprov Jatim untuk mengurangi jam kerja pada bulan suci Ramadhan ini
jangan dijadikan alasan penurunan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun langkah ini justru menjadi pemacu untuk memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat Jatim.
“Semoga
seluruh amalan kita dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi
masyarakat dapat menjadi catatan pahala bagi kita semua. Serta mendorong kita
untuk senantiasa memberikan pengabdian yang terbaik bagi NKRI yang kita cintai
ini,” ujar Sekdaprov Jatim. (HPO)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -












Most Popular